TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Saut Situmorang mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperbaiki pengelolaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

Selain diharapkan memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, Saut berharap pengelolaan BUMD bisa dilakukan secara transparan dan berintegritas.

Karena menurutnya BUMD sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) masuk dalam pengawasan KPK.

“Tata kelola BUMD harus diubah agar bisa berinovasi. Kami dukung pengelolaan BUMD yang berintegritas supaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sampai enam persen. Kalau tata kelola BUMD tidak berintegritas dan masih KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) maka BUMD-nya bakal rugi terus,” ungkap Saut saat menjadi pembicara dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah Tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Rabu (28/8/2019).

Baca: Aulia Rencanakan Pembunuhan Edi Chandra dan Anaknya di Apartemen Kalibata

Saut mengatakan BUMD menjadi salah satu target sinergi KPK dalam hal mencegah korupsi di bidang keuangan negara melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Ia mengingatkan agar BUMD memilih pemimpin yang berintegritas untuk mewujudkan hal tersebut.

“Kalau pimpinannya tidak kapabel jangan dipertahankan. Kalau sudah ada PTSP lalu jangan sampai dibuat jendelanya ada banyak,” tegas Saut.

Baca: Tak Cuma Istri Muda dan 4 Pembunuh Bayaran, Polisi Ungkap Peran ART pada Kasus Kematian Pupung

Pria yang gemar memainkan alat musik saxophone itu juga mengingatkan bahwa BUMD hadir untuk memberi kesejahteraan kepada masyarakat dan daerah, bukan menghabiskan anggaran negara.

“KPK akan terus bersinergi ke depan. Yang perlu diingat adalah tugas kita menyejahterakan masyarakat, bukan menghabiskan anggaran negara,” pungkasnya.