TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA - Jumat (30/8/2019) ini, Aparat gabungan TNI-Polri menggelar patroli besar-besaran pascakerusuhan yang terjadi di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019) kemarin.

Patroli tersebut guna mencegah adanya konflik horizontal di Kota Jayapura.

Baca: ‎Jokowi Panggil Sejumlah Menteri Malam-malam Gelar Rapat Terbatas Bahas Gejolak di Papua

Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Albert Rodja mengungkapkan, kondisi di Kota Jayapura secara umum saat ini sudah kondusif.

Namun masih ada sekelompok masyarakat yang berjaga-jaga di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing.

“Untuk mencegah terjadinya konflik horizontal. Kami sudah melakukan penyekatan, bagi masyarakat orang asli Papua dan masyarakat pendatang atau nusantara," katanya ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler, Jumat (30/8/2019) malam.

"Selain itu, kami juga memberikan imbauan-imbauan melalui jalur agama maupun fungsi Binmas,” katanya.

Rodja yang pernah menjabat kapolda Papua Barat itu menegaskan, patroli skala besar gabungan Polri dan TNI malam ini akan digelar.

“Saya meminta masalah ini agar diserahkan kepada aparat TNI dan Polri. Malam ini kita gelar patroli skala besar, untuk mencegah masalah ini meluas,” ujarnya.

Dia menegaskan, saat ini sudah ada 1200 BKO Pasukan Brimob dari Kelapa II Depok, Kalimantan Tengah dan Timur, berada di Kota Jayapura, untuk membantu menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

“1.200 personel BKO Brimob sudah berada di sini untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahkan, kita juga kedatangan pasukan dari TNI dari Kostrad 501 dan Marinir, untuk membeck up kami,” pungkasnya.

Baca: Polri Petakan Warga Pantai dan Gunung di Papua pasca-Rusuh di Jayapura, Ini Alasannya

Rodja mengharapkan, agar kelompok masyarakat yang bertikai, untuk mempercayakan permasalahan ini kepada Polri dan TNI.

“Kami meminta kepada masyarakat Nusantara atau pendatang dan dari Papua, untuk bersama-sama kita menjaga Papua ini tetap dalam kondisi damai,” pintanya.

Aktor provokasi

Sebelumnya, Rodja mengungkapkan penyebab ribuan pengunjuk rasa di Kota Jayapura, Papua, bertindak brutal dan anarkistis, Kamis (29/8/2019).

Ia mengatakan, massa bertindak anarkistis lantaran adanya provokasi.

Menurut Rodja, pihaknya saat ini tengah berupaya mengungkap aktor yang memprovokasi massa pengunjuk rasa hingga akhirnya mereka melakukan aksi anarkistis.

“Jadi. Awalnya kita sudah sepakat untuk mengawal massa agar melakukan unjuk rasa dengan damai. Tapi di tengah perjalanan ada yang memprovokasi massa, untuk melakukan perusakan terhadap instalasi pemerintahan, tempat usaha dan rumah warga,” ungkap Rodja ketika dihubungi melalui telepon seluler, Jumat (30/8/2019) malam. (John Roy Purba)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Cegah Konflik Horizontal, Aparat Patroli Besar-Besaran di Kota Jayapura Malam Ini

Warga dievakuasi via laut

Pihak aparat kepolisian dan TNI terpaksa mengevakuasi masyarakat Papua asal pengunungan, Jumat (30/8/2019).

Mereka diangkut menggunakan truk polisi dan TNI dari kantor Gubernur Papua di Jayapura, tempat unjuk rasa, sejak Kamis (29/8/2019) kemarin.

Baca: Korlap Aksi Ormas yang Kepung Asrama Mahasiswa Papua Tidak Hadiri Pemeriksaan Kedua

"Evakuasi masyarakat asal pegunungan Papua dilakukan via jalur darat, karena masyarakat Nusantara melakukan perlawanan kepada masyarakat pegunungan, yang melakukan perusakan," ujar Irjen Pol Paulus Waterpauw, perwira tinggi Polri yang diutus Mabes Polri membantu menangani kerusuhan di Papua.

Irjen Paulus Waterpauw adalah putra asli Papua.

Paulus Waterpauw kelahiran Fakfak, Papua Barat. 

Kariernya lama dilalui di Papua.

Pernah Kapolres Mimika, Direktur Reserse Kriminal Polda Papua, Kapolda Papua Barat dan Kapolda Papua.

 "Sejak siang hingga sore ini kami evakuasi kelompok pendemo, lewat laut juga sebagian dengan kendaraan bermotor. Mohon doa agar aman," ujar  Waterpauw, mantan Kapolda Sumatera Utara.

Sebagian lagi sedang diusahakan kapolda untuk mengangkut warga masyarakat menggunakan angkutan darat

Paulus Waterpauw, sempat turun ke Papua untuk membantu meredakan situasi ketika unjuk rasa warga Papua Barat diwarnai perusakan di Manokwari, Ibu Kota Provinsi Papua Barat; Kota Sorong dan Fakfak pekan lalu.

 Kerusuhan meletus Senin, 19 Agustus, dan sempat mereda, dan ia kembali ke Jakarta.

Namun rupanya, situai meletus lagi pekan ini.

"Kami tadi tiba di Jayapura, langsung melakukan beberapa langkah. Upaya yang dilakukan, antara lain bertemu dan bertatap muka di lapangan dengan  kelompok masyarakat Nusantara yang membuat rinrangan atau blokade jalan-jalan sekalian mengimbau mereka untuk tidak melakukan aksi balas dendam kepada masyarat Papua asal pegunungan," kata Paulus.

Sambil menuju kota mencari beberapa puluh karton air mineral untuk distribusikan kepada anggota dan kelompok masyarakat, yang berjaga di beberapa titik sepanjang jalan Sentani hingga SPN Base G.

Selanjutnya bertemu dengan beberapa komandan satuan pengamanan obyek vital guna mengingatkan mereka agar tidak lengah dan tetap waspada

"Walau situasi dan kondisi telah mulai kondusif, tetap waspada," ujar Paulus kepada Tribunnews.com melalui saluran telepon.

Ia menginformasikam situas-kondisi hingga Jumat sore ini, sebagian warga masyarakat asal gunung yang melakukan perusakan sepanjang jalur Abepura -Kota Raja - Kota Jayapura, dan yang berada/berkumpul di Kantor Gubernur Papua telah dievakuasi.

"Mereka diangkut lewati jalur laut dengan speedboat karena beberapa jalur jalan telah  dikuasai kelompok warga Nusantara," ujarnya.

Masyarakat Nusantara dimaksud adalah, komunitas masyarakat asli Papua berasama warga Jayapura yang terdiri dari latar belakang dan asal yabg beragam, seluruh Nusantara.

Baca: Komisi I DPR Minta Aparat Bertindak Cepat Redakan Gejolak di Papua

Imbauan ia sampaikan seban massa Nusantara mengancam untuk warga papua di DOK II harus sudah clear sebelum magrib Jumat. Bila tidak mereka ancam bertindak  membalas.

"Wali Kota Jayapura juga  akan mengadakan pertemuan dg tokoh-toloh warga Nusantara untuk mendata jumlah kerugian harta benda," kata Paulus Waterpauw.