Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Rusuh di Papua

Ketua Umum PPHI: Presiden Jokowi Bisa Gunakan Deponering untuk Bebaskan Mahasiswa Papua

Kewenangan itu diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang (UU) No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Ketua Umum PPHI: Presiden Jokowi Bisa Gunakan Deponering untuk Bebaskan Mahasiswa Papua
Ist/Tribunnews.com
Ketua Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI), Dr Tengku Murphi Nusmir SH MH. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI) Dr Tengku Murphi Nusmir SH MH menyarankan Presiden Joko Widodo menggunakan kewenangannya melalui Jaksa Agung HM Prasetyo untuk melepaskan sejumlah demonstran pro-Papua merdeka yang ditetapkan polisi sebagai tersangka.

“Melalui Jaksa Agung, Presiden Jokowi bisa menggunakan kewenangannya untuk membebaskan para tersangka dengan seponering atau deponering,” ucapnya di Jakarta, Senin (2/9/219).

Presiden Jokowi, tegas Murphi, bisa menginstruksikan kepada Jaksa Agung HM Prasetyo untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum atau dikenal dengan istilah seponering atau deponering untuk membebaskan para demonstran pro-Papua merdeka.

Kewenangan itu diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang (UU) No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

“Deponering bisa digunakan untuk membebaskan orang-orang Papua yang ditahan di Polda Metro Jaya maupun Polda Papua,” jelas Murphi yang baru saja mendapat gelar doktor honoris kausa dari sebuah universitas di Kamboja.

Baca: Bukan Banyuwangi, Lokasi 'KKN di Desa Penari' Diduga Kuat di Wonoboyo Bondowoso, Begini Analisanya

Ia lalu mengutip bunyi Pasal 35 huruf c UU No 16/2004, yakni, “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.”

Kepentingan umum dimaksud, jelas Murphi, ialah situasi aman, damai, sejuk dan kondusif di Papua dan Papua Barat setelah sempat terjadi gejolak akibat aksi demonstrasi yang berujung rusuh beberapa waktu lalu.

“Bahwa keamanan dan kedamaian di Bumi Cendrawasih merupakan kepentingan umum bagi seluruh bangsa ini, terutama rakyat Papua dan Papua Barat,” paparnya.

Baca: Ramalan Zodiak Senin 2 September 2019: Taurus Berhenti Lari dari Masalah, Cancer di Zona Nyaman

Bila proses hukum terhadap para demonstran yang menjadi tarsangka diteruskan, Murphi khawatir situasi di Papua dan Papua Barat akan terus bergejolak, dan rakyat Papua pun akan terus melawan karena sejumlah mahasiswa dan rakyat Papua ditahan.

“Deponering itu bukan berarti kita tidak mematuhi hukum. Kita tetap menjunjung tinggi supremasi hukum, hanya saja Jaksa Agung memang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membebaskan tahanan dengan alasan demi kepentingan umum,” terangnya.

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas