Presiden Jokowi Buka-bukaan Syarat Beli Tanah di Ibu Kota Baru, Termasuk soal Hunian
Pemerintah berencana menjual tanah di lokasi ibu kota baru, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kuatai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Editor: Hasanudin Aco
"Kita tidak mau seperti mereka. Pemindahan ibu kota akan didanai rakyat," ujar Jokowi. Sleain skema menjual tanah, presiden juga mengungkap skema alternatif. Misalnya, pembangunan ibu kota melibatkan swasta, lalu menyewakan kepada pemerintah atau BUMN untuk masa waktu jangka panjang, 50 tahun.
Presiden sangat yakin, pembangunan ibu kota tidak akan menuai masalah, sebeb pemerintah memniliki niat tulus.
"Kalau semua berjalan dengan baik, pasti akan mudah. Tetapi kalau ada yang bermain, katakan Bappenas bermain, maka akan jadi masalah. Jadi pemerintah, niatnya baik, dan tidak main-main."
Baca: Ibu Kota Baru RI Disebut Akan Contoh Putrajaya Malaysia, Seperti Apa?
Sebelum memindahkan ibu kota negara ke Kaltim, kata Jokowi, ia telah bertanya kepada sejumlah kepala negara lain.
Misalnya, Perdana Menteri Malaysia, Mahatir Muhammad.
Proses pemindahan ibu kota negeri jiran ini memakan waktu tiga tahun, sejak proses rekonstruksi.
Berkaca pada pemindahan ibu kota negara Malaysia ke Putra Jaya, Jokowi yakin ia akan berkantor di Kaltim sebelum lengser tahun 2024.
"Saya bertanya kepada pak Mahatir Muhammad, katanya dalam waktu 3 tahun pembangunan ibu kota. Maka, saya yakin, kita pun tiga tahun bisa, jadi tahun 2023 ibu kota sudah bisa pindah ke Kaltim," ujar Jokowi. (amb).
