Keberadaan pasukan TNI dan Polri bukan untuk menakut-nakuti atau menggeruduk Papua dan Papua Barat melainkan untuk menjamin keamanan.

"‎Soal pasukan TNI dan Polri, ini masih ditempatkan di Papua dan Papua Barat. Jumlahnya memang besar tapi jika dibandingkan jumlah keseluruhan TNI dan Polri yang totalnya sekitar 850 ribu. Itu kan 6.500 personel yang di Papua dan Papua Barat, tidak sampai 1 persennya, kecil sekali," tutur Wiranto saat ditemui di kantornya Kemenko Polhukam, Senin (9/9/2019).

"‎Jadi kemudian jangan malah diisukan TNI dan Polri geruduk disana, mengadakan aksi menakut-nakuti, ini tidak benar. Cerita ini sampai juga ke saya, seakan disana (Papua dan Papua Barat) tidak aman," tambahnya.

Wiranto melanjutkan, tugas personel TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat juga tidak melakukan aksi represif melainkan untuk melindungi masyarakat dan obyek vital, instalalsi-instalasi‎ serta fasilitas umum agar tidak kembali dibakar.

"Kehadiran mereka untuk persuasif, edukatif supaya warga jangan demo dan merusak. Masyarakat diajak hidup berdampingan. Personel ada juga yang ikut membersihkan puing-puing ‎akibat kebakaran supaya bersih sehingga PUPR bisa masuk untuk membangun kembali," papar Wiranto.

Wiranto juga mengapresiasi ‎Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto‎ dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang selama seminggu penuh berkantor di Papua dan Papua Barat.

Selama disana, keduanya gencar mengajak seluruh unsur warga dan para tokoh untuk berdamai melalui acara perdamaian bakar batu di beberapa tempat.

"Dengan adanya ‎kegiatan ini baik oleh aparat keamanan dan Pemda maka mudah-mudahan semakin hari Papua dan Papua Barat semaki normal dan tidak terjadi seperti kemarin," kata dia.

Permintaan Jokowi

Presiden Jokowi sudah menerima laporan kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat yang berangsur kondusif pada hari ini, Senin (9/9/2019).

Pada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Jokowi meminta situasi saat ini terus dipertahankan.

"Petunjuk presiden sangat jelas, bahwa kondisi sangat baik dan kondusif ini terus dipertahankan. Lalu dia minta konsen adanya eksodus dari pelajar mahasiswa Papua dan Papua Barat‎ yang sedang belajar di luar. Ini akan kami bahas," ucap Wiranto saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) tingkat menteri, Senin (9/9/2019) di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Wiranto menjelaskan khusus bagi pelajar dan mahasiswa Papua dan Papua Barat, mereka akan terus dipantau dan dijamin keamanannya.

"Kami jamin mereka tidak ada tekanan apa-apa, tidak ada masyarakat yang akan mengganggu mereka. Mereka akan dijamin pejabat setempat supaya tenang belajar dan dilindungi, memperlakukan mereka sebagai keluarga," tutur Wiranto.