TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan komisioner Komnas HAM sekaligus aktivis Papua, Natalius Pigai angkat bicara mengenai niat Jokowi membangun istana presiden dan pemekaran wilayah di Papua.

Menurut Natalius, saat ini keadaan di Papua masih belum sepenuhnya pulih setelah kasus rasialisme yang menimpa mahasiswa di Surabaya.

"Orang Papua itu sekarang sedang fokus melawan rasialisme. Konsentrasi sekarang kita di sini saja dan bagaimana melindungi rakyat Papua. Kami tidak ada urusan dengan jabatan dan lainnya," kata Natalius Pigai kepada Tribunnews.com, Selasa (10/9/2019).

Baca: Sebulan Jelang Masa Jabatan Berakhir, 3 Menteri Jokowi Ini Sudah Pamitan dan Minta Maaf

Dirinya pun mempertanyakan apakah dalam kunjungan tokoh-tokoh Papua itu hadir juga pejabat sentral seperti Gubernur Papua dan Papua Barat.

Saat mendengar nama Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo sebagai pejabat yang hadir, Natalius menyebut nama tersebut tidak mewakili tokoh-tokoh Papua.

"Dulu itu Papua satu provinsi berisi sembilan kabupaten bisa digenggam oleh Jakarta. Sekarang ada dua provinsi itu bisa digenggam enggak? Semakin banyak (kabupaten) semakin ada ancaman serius bagi Jakarta," ujar Natalius.

Baca: Demokrat Dukung Penuh Keputusan Jokowi Bangun Istana Presiden di Papua

Begitu juga dengan istana kepresidenan, Natalius juga tak mempersoalkan hal tersebut.

Sebab, itu bukan kebutuhan rakyat, tetapi kebutuhan presiden.

"Kalau memang presiden merasa perlu, ya ini presiden punya urusan. Tapi yang dipertanyakan ini yang meminta siapa. Karena itu, saya anggap tidak ada tokoh Papua yang menghadap presiden, apalagi ini melalui BIN," pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan 61 tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Dalam pertemuan ini, Abisai Rollo yang menjadi perwakilan tokoh bumi Cenderawasih menyampaikan sembilan permintaan kepada Presiden Jokowi.

Baca: Buktikan Dirinya Hamil, Wanita Penghibur Kirim Foto Tes Kehamilan kepada Seorang Kades di Pasuruan

Pertama, Abisai meminta Presiden meyetujui agar ada pemekaran provinsi lima wilayah adat di Papua dan Papua Barat.

Lima wilayah adat tersebut, di antaranya Anima, Saireri, Lapago, Meepago, dan Tabi.

"Kedua pembentukan badan nasional urusan tanah Papua," ucap Abisai dihadapan Jokowi.