Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Seleksi Pimpinan KPK

Alexander Marwata Tak Setuju KPK Terlalu Andalkan Operasi Tangkap Tangan

Alexander Marwata menyampaikan saat menjalani uji kelayakan sebagai calon pimpinan KPK periode 2019-2023 di Komisi III DPR

Alexander Marwata Tak Setuju KPK Terlalu Andalkan Operasi Tangkap Tangan
Tribunnews.com/ Taufik Ismail
Capim KPK Alexander Marwata 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku dirinya sebenarnya tidak setuju terlalu mengandalkan metode operasi tangkap tangan atau OTT dalam upaya memberantas korupsi.

Alexander Marwata menyampaikan saat menjalani uji kelayakan sebagai calon pimpinan KPK periode 2019-2023 di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2019).

“Saya sejujurnya tak terkesan dengan banyaknya OTT, tidak butuh teknik rumit, hanya orang bodoh yang kena OTT,” ungkap Marwata.

Ia menegaskan kejahatan korupsi akan selalu ada selama biaya politik masih tinggi dan sebanyak apapun OTT dilakukan. 

“Survei Kemendagri menyatakan sebanyak 80 persen kepala daerah mengeluarkan biaya di atas Rp 20 miliar untuk memenangkan Pilkada, untuk mengganti itu semua tak cukup hanya dengan mengandalkan gajinya,” imbuh Marwata.

Marwata sendiri mengaku publikasi ke publik tentang pencegahan korupsi yang dilakukan KPK masih jauh dari kata memuaskan. Dan publik pun lebih tertarik dengan OTT yang dilakukan KPK.

“Saya akui publikasi soal pencegahan korupsi oleh KPK masih kurang, kebanyakan soal penindakan. Orang katakan upaya penindakan adalah etalase KPK, KPK populernya menindak,” tegasnya.

Jika dirinya terpilih kembali sebagai pimpinan KPK, Marwata berjanji akan lebih mengutamakan upaya pencegahan dengan meningkatkan kooordinasi bersama Kemendagri dan Pemda.

Baca: Anies Baswedan: Belajar yang Rajin, Biar Kalau Besar Kamu Pintar Seperti Pak Habibie. . .

“Misal kalau KPK bisa intervensi masuk pada proses lelang maka korupsi dan suap bisa dicegah, tapi kebijakan itu tidak populer, yang populer menindak,” pungkasnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...

Berita Terkait :#Seleksi Pimpinan KPK

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas