TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara Zainudin Amali mengatakan bahwa pembahasan kajian pembangunan ibu kota baru akan lebih banyak pada aspek kuantitatif.

Artinya, pembahasan akan lebih kepada pembahasan data kajian pemindahan ibu kota dari pemerintah.

"Saya kira perbandingannya 70-30 lah, muncul angka-angka kan gitu ya, kita engga bisa hanya narasi dan retorika saja,"ujar Amali sebelum rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (18/9/2019).

Dengan seperti itu menurut Amali, maka rencana pemindahan ibu kota akan dinilai secara objektif, bukan subjektif. Karena, hasil kerja Pansus nantinya akan menjadi sikap resmi DPR terhadap rencana pemindahan ibu kota yang diusulkan pemerintah.

"Sehingga kita objektif apakah usulan pemerintah ini layak diteruskan atau tidak, kita punya dasar. Kita tidak boleh berdasarkan kepada pikiran-pikiran suka atau tidak suka, atau subjektifitas kita karena masing-masing fraksi yang ada di dalam Pansus ini terwakili dan saya kira kita melepaskan terlebih dahulu subyektifitas kita," katanya.

Baca: Polda Kalimantan Timur Tetapkan 12 Tersangka Karhutla

Hasil kerja Pansus nantinya menurut Amali akan disampaikan kepada Katua DPR untuk kemudian nantinya dijadikan sikap resmi DPR terhadap usulan pemindahan ibu kota dari pemerintah.

Sebelumnya, DPR RI membentuk Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota. Pembentukan Pansus tersebut disahkan dalam rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (16/9/2019).

Pembentukan Pansus tersebut sebagai respon DPR terhadap surat presiden mengenai studi pemindahan ibu kota.

Keputusan DPR itu sempat mendapat protes anggota DPR dari Fraksi PKS Refrizal. Ia mempertanyakan urgensi pembentukan Pansus sekarang ini.

"Ini mau pindah ibu kota, engga main-main. Saya secara pribadi, apa sih maslahnya di Jakarta ini? Ini kota yang yang bersejarah, tiba-tiba dalam semalam mau pindah, ada apa?" kata Refrizal.

Ia mengaku belum bisa memahami alasan pemerintah dan DPR mengebut rencana pemindahan ibu kota. Pemerintah menggagas proyek besar sementara terdapat beberapa proyek yang hingga kini terbengkalai, salah satunya, pembangunan jalur kereta Api di Sulawesi Selatan.

"Saya belum bisa otak saya menjawab ada apa? Tiba-tiba kita ingin pindah. Macet? Setahu saya, jalan kereta api yang dibangun di Sulawesi Selatan belum selesai, ini mau bangun ibu kota baru. Ini harus jelas pak ketua," katanya.

Refrizal dengan tegas menolak Pansus pemindahan ibu kota tersebut, meskipun kemudian mayoritas anggota DPR menyetujuinya dalam rapat Paripurna.

"Saya menolak pemindahan ibu kota. Jangan sampai kita punya dua ibu kota, sekali lagi saya menolak pemindahan ibu kota," katanya.