Ia meyakini, Jokowi memahami skala prioritas itu dan akan menerapkannya dalam menyusun kabinet di periode kedua.

Hasto menambahkan, PDI-P dan partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf telah membuka ruang kerja sama dengan Gerindra dalam menyusun struktur pimpinan parlemen dan alat kelengkapan dewan di dalamnya.

Karena itu, ia berharap Gerindra dapat memahami hal tersebut dan tetap melanjutkan kerja sama di parlemen.

"Bahwa meskipun PDI-P menang dengan kekuatan 60,7 di DPR persen kami tidak menerapkan politik bumi hangus seperti 2014 sehingga Gerindra, Demokrat, PAN, PKS itu mendapat tempat di dalam susunan alat kelengkapan dewan," papar Hasto.

"Dengan demikian kerja sama seluruh parpol itu berjalan baik di DPR-MPR. Terkait susunan kabinet itu hak prerogatif presiden tapi tentu dalam demokrasi yang sehat koalisi sebelum pilpres dan pasca-pilpres di dalam kabinet itu seharusnya senafas dan sebangun," lanjut dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno menyampaikan, partainya meminta tiga posisi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf mendatang.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.

"Pembicaraan itu memang ada. Kita tidak bisa mungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Kabinet Gotong Royong

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego melihat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengedepankan semangat gotong royong dalam membentuk Kabinetnya.

Sehingga bisa dipahami, jika Jokowi membuka diri untuk merangkul banyak partai politik untuk bergabung dalam koalisi pemerintah, termasuk dengan Gerindra dan Demokrat.

"Presiden Jokowi nampaknya ingin membuat sebanyak mungkin kawan daripada lawan. Semuanya mau dirangkul," ujar Indria Samego kepada Tribunnews.com, Selasa (8/10/2019).

Dia menilai positif manajemen gotong royong yang dilakukan Jokowi dalam membentuk kabinet Kerja II.

"Kalau bisa dikasih jabatan menteri. Jabatan wakil menteri juga bisa menjadi pilihan. Jadi manajemen gotong royong juga" jelasnya.