Tribun

JK Menyebut Subsidi Bukan Upaya Satu-satunya Atasi Kemiskinan

Ia mengatakan, pemerintah terus berupaya meningkatkan infrastruktur agar membuat masyarakat lebih produktif dan sejahtera.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Johnson Simanjuntak
JK Menyebut Subsidi Bukan Upaya Satu-satunya Atasi Kemiskinan
Setwapres ID
Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara menerima laporan akhir tahun Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), di Istana Wakil Presiden, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemberiaan subsidi kepada masyarakat miskin, bukan satu-satunya upaya mengatasi kemiskinan.

Ia mengatakan, pemerintah terus berupaya meningkatkan infrastruktur agar membuat masyarakat lebih produktif dan sejahtera.

Seperti, memperhatikan akses jalan raya dan komunikasi agar distribusi sebuah produk dan barang lancar.

"Semua itu, cara bangsa ini menanggulangi kemiskinannnya dengan menambah pendapatannya atau mengurangi pengeluarannya. Jadi jangan berpikir menanggulangi kemiskinan itu hanya dengan subsidi, tidak, itu bagian dari suatu upaya," kata JK di istana wakil presiden, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2019).

JK melanjutkan, perlu ada sinergitas antar kementerian dan lembaga untuk mengatasi kemiskinan, seperti
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Baca: Wapres JK Ingin Kemiskinan Ditiadakan di Indonesia Tahun 2030

Pemerintah sendiri memiliki sejumlah program subsidi dengan tujuan mengurangi pengeluaran, seperti program kesehatan gratis, subsidi beras, maupun peningkatan pendapatan dengan menaikan upah minimum regional (UMR).

"Bagaimana program desa dapat berjalan dengan baik, program kesehatan, bagaimana ekonomi, karena ukuran kemiskinan itu peningkatannya dapat diukur," ungkap dia.

Diketahui, tahun depan pemerintah akan menaikkan bantuan pangan untuk masyarakat miskin.

Melalui Kementerian Sosial, saat ini per keluarga miskin menerima bantuan sebesar Rp110 ribu per bulan, sementara tahun depan bertambah menjadi Rp150 ribu.

Pemerintah sebelumnya, menggelontorkan anggaran untuk Kemensos sebesar Rp56 miliar, dan tahun depan menjadi Rp59 miliar.

Tercatat dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2019, ada 25,14 juta penduduk miskin di Indonesia atau menurun 810 ribu penduduk dibanding periode yang sama ditahun sebelummya.

Indonesia dan dunia menargetkan kemiskinan dapat ditiadakan tahun 2030 mendatang sesuai dengan sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), yang digagas oleh Bank Dunia.

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas