Bergabungnya Gerindra Ke Pemerintah Merupakan Kerugian Besar
Made menilai, sinyal bergabungnya Partai Gerindra ke pemerintahan sangat merugikan
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) I Made Leo Wiratma menduga pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai sinyal Partai Gerindra masuk ke kabinet.
Meski demikian, Made menilai, sinyal bergabungnya Partai Gerindra ke pemerintahan sangat merugikan. Sebab, selama ini Partai Gerindra sudah menjalankan perannya sebagai pengkritik pemerintah atau pihak oposisi.
"Kalau pun Gerindra mau masuk ke pemerintahan itu akan merupakan kerugian besar buat Gerindra. Karena mereka sudah berjuang menjadi rivalitas kalau akan menjadi oposisi, ini besar juga sekali harapan rakyat menjadi penyuara rakyat agar pemerintah tidak semena-mena," kata Made Leo Wiratma saat diskusi di di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019).
Baca: Tidak Dilibatkan dalam Pemilihan Menteri, Ini Kata Pimpinan KPK
Made juga menyiroti soal anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang banyak diisi oleh partai koalisi pendukung Presiden Jokowi. Bahkan, hampir semua lawan politik kini mendukung pemerintahan Jokowi.
Hal itu, kata Made, sebagai pertanda fungsi DPR mengkritik pemerintah sudah mati.
"Bagaimana mereka bisa kuat kalau sudah memposisikan diri hampir semuanya menjadi pendukung koalisi pemerintah. Saya sangat khawatir kalau sudah demikian daya kritis mereka akan berkurang, karena semuanya sudah dibicarakan ya, kembali saya khawatir akan kembali ke zaman orde baru. Di mana DPR hanya jadi lembaga stampel yanv memberi cap apa yang dimaui oleh presiden," ungkap Made.
Untuk itu, ia berharap isu gabungnya Partai Gerindra ini tidak akan terjadi. Sehingga, pemerintah akan adanya yang mengkritik.
"Ini yang menjadi kekhawariran kita, di mana DPR sebagai lembaga, dan mudah mudahan isu Gerindra akan merapat ke pemerintah itu hanya isu, sehingga memang ada satu oposisi yang bisa bersuara bukan hanya asal berbeda tapi memberikan satu perimbangan yang memberikan daya kritis pada kebijakan pemerintah," jelasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.