Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyarankan Presiden Joko Widodo memilih jaksa karier untuk posisi jaksa agung.

Menurut dia, jaksa agung harus independen dan tidak terafiliasi dengan partai politik manapun.

"Independen dan tidak boleh terafiliasi partai politik," kata Boyamin, saat dihubungi, Jumat (18/10/2019).

Namun, kata dia, tidak semua jaksa karier dapat menempati posisi sebagai jaksa agung.

Baca: Kalah dari Timnas U-19 Indonesia di Laga Pertama, China Datangkan Lima Pemain Baru Untuk Laga Kedua

Baca: Gading Marten & Juria Hartmans Digosipkan Pacaran, Gisella Anastasia Ungkap Sinyal Kedekatan Mereka

Baca: Kisah Miris Suhartini, Hajatan Anaknya Diboikot Warga Sekampung Lantaran Beda Pilihan Kades

Untuk itu, dia menegaskan, perlu adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

"Karier lurus dan bersih dengan bukti penghargaan berjenjang 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun," kata dia.

Selain itu, dia melanjutkan, jaksa agung tidak boleh seseorang yang pernah mendapatkan sanksi karena melakukan pelanggaran.

Serta, dia menambahkan, jaksa karier harus berprestasi menangani perkara korupsi.

"Tidak boleh cacat, karena sanksi administrasi, karena pernah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas sebagai jaksa," katanya.

Dukung jaksa agung dari non partai

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengapresiasi sikap Presiden terpilih 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menempatkan wakil dari partai politik menduduki kursi Jaksa Agung.

Bahkan kata Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding, keputusan Jokowi itu sangat didukung penuh partai yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar (Caki Imin) itu.

"Itu sesuatu yang sangat positif. Sangat kami apresiasi, setuju dan dukung penuh presiden Jokowi tak pilih Jaksa Agung dari parpol," ujar mantan Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf Amin ini kepada Tribunnews.com, Kamis (15/8/2019).