Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kepada Penyidik KPK, Sesmenpora Gatot Beberkan Isi Dokumen yang Disita Saat OTT

Seusai dimintai keterangan oleh penyidik KPK, Gatot mengaku pemeriksaan itu hanya berupa pemberkasan terhadap dokumen yang disita.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Kepada Penyidik KPK, Sesmenpora Gatot Beberkan Isi Dokumen yang Disita Saat OTT
Tribunnews.com/Ilham
Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot Sulistiantoro Dewa Broto. 

Tak hanya Gatot, penyidik juga secara bersamaan memanggil sembilan orang lainnya.

Mereka adalah pegawai Bank BNI Tbk., Esra Juni Hartaty Siburian; Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Oyong Yanuar Asmara; dan Staf Bag Perencanaan KONI, Twisyono.

Kemudian, Plt. Asdep IV Organisasi Prestasi, Ahmad Arsani; Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Deputi IV Kemenpora, Akbar Mia; Sekretaris Tim Verifikasi, Cucu Sundara; Kepala Bidang Hukum KONI Amir Karyatin; karyawan bank, Denim Martyan; serta Kepala Bagian Keuangan, Eny Purnawati.

Mereka semua menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Imam.

Dalam kasus ini, Imam ditetapkan sebagai tersangka bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum, berdasarkan pengembangan kasus dana hibah Kemenpora ke KONI tahun 2018.

Imam diduga menerima total Rp26,5 miliar dengan rincian Rp14,7 miliar dari suap dana hibah Kemenpora ke KONI, dan penerimaan gratifikasi Rp11,8 miliar dari sejumlah pihak dalam rentang 2016-2018.

Penerimaan Imam Nahrawi diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora.

BERITA REKOMENDASI

Selain itu, penerimaan uang terkait dengan Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam Nahrawi saat menjadi Menpora.

Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain. Saat ini, Imam dan Ulum telah ditahan KPK.
Keduanya disangka melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas