Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Beda Sikap Hanura dengan PBB Karena Belum Dapat Jatah Kursi Wamen dari Jokowi

Bona sekaligus menegaskan bahwa meskipun tak mendapatkan kursi menteri, Hanura tak akan berubah menjadi oposisi.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Beda Sikap Hanura dengan PBB Karena Belum Dapat Jatah Kursi Wamen dari Jokowi
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (keempat kanan) berfoto bersama calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama 

"Kalau oposisi kami tidak, kami dukung dari awal," kata dia.

Tak minta jabatan menteri

Terpisah, Ketua DPP Hanura Inas N Zubir mengatakan partainya tidak pernah meminta jatah kursi menteri maupun wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju, meski saat Pilpres 2019 mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf. 

"Hanura tidak mengemis-ngemis jabatan menteri maupun wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju," kata Ketua DPP Hanura Inas N Zubir dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (26/10/2019). 

Inas mengaku tersinggung ketika ada pernyataan komposisi kabinet saat ini dapat bekerja dengan baik, meski tanpa keterlibatan Hanura. 

Baca: Berapa Gaji dan Tunjangan Wakil Menteri Jokowi?

"Seolah-olah jika kabinet diisi oleh perwakilan Hanura maka kabinet malahan berjalan tidak baik," tutur Inas.

Inas kembali menegaskan, Hanura tidak akan meminta-minta jatah kursi kabinet karena hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden

BERITA REKOMENDASI

Hanya saja, kata Inas, tidak patut bila Hanura tidak diajak bicara dan ditinggalkan begitu saja. 

"Hanura tidak memaksakan kehendak untuk meminta-minta jatah kepada Jokowi, kami sepenuhnya mendukung keputusan apapun yang diambil oleh Presiden, dan itulah totalitas Hanura, tapi sebagai teman seperjuangan dalam pilpres yang lalu, maka sudah sepantasnya jika Hanura diajak bicara," paparnya. 

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden M. Fadjroel Rachman mengatakan, persoalan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden dan penentuan pun tidak ada campur tangan dari pihak luar. 

 "Pak Jokowi dengan hak beliau, (bilang) cukup, cukup. Saya pikir sudah cukup," ucap Fadjroel di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Menurutnya, ke depan tidak ada penambahan wakil menteri lagi, mengingat perintah Presiden sudah jelas agar bekerja dengan cepat setelah dilantik. 

Baca : Inilah Jabatan Strategis Disebut-sebut Akan Disodorkan Jokowi ke Yusril, Posisinya Setingkat Menteri

Baca: Ditangkap Dugaan Prostitusi di Batu, Artis PA Seorang Putri Pariwisata Ternyata Berstatus Pelajar

"Mudah-mudahan dengan ini mereka bisa bekerja sebaik-sebaiknya. Kemarin dalam rapat perdana, beliau mengatakan juga segera bekerja, tidak ada lagi waktu berdiam apalagi memperlambat," papar Fadjroel.   

Sumber: Kompas.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas