Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNNEWS.COM, GAMBIR - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Ima Mahdiah mengaku, pihaknya sempat menawarkan diri membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyisir anggaran yang diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Pasalnya, pengawasan yang ketat harus dilakukan dalam penyusunan anggaran untuk menghindari adanya penggelembungan dana.

"Kemarin kita (Fraksi PDI) menawarkan ke pak Anies kalau memang TGUPP enggak bisa menyisir, kami bantu untuk itu," ucapnya, Kamis (31/10/2019).

Meski demikian, ia mengaku, sampai saat ini mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu belum memberi jawaban atas tawaran yang diajukan Fraksi PDIP itu.

"Belum, belum ada jawaban," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Seperti diketahui, usulan anggaran yang diajukan Pemprov DKI dalam draf rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) mendapat sorotan dari banyak pihak.

Gubernur Anies pun menyebut, banyaknya angka-angka aneh dalam usulan anggaran ini lantaran ketidakmampuan sistem e-Budgeting dalam melakukan verifikasi secara otomatis.

Menurutnya, meski telah berbasis digital, namun sistem penganggaran yang digunakan Pemprov DKI masih memiliki banyak kelemahan.

"Ini ada problem siatem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart. Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan dan verifikasi," ucapnya, Rabu (30/10/2019).

Untuk itu, seringkali jajaran Pemprov DKI harus kembali menyisir usulan anggaran yang telah dimasukan ke dalam sistem.

"Ini sistem digital tapi masih mengandalkan manual sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan ketika menyusun RKPD di situ diturunkan bentuk kegiatannya," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.

Untuk diketahui, e-Budgeting yang digunakan Pemprov DKI saat ini merupakan peninggalan Ahok semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2016 lalu.

E-Budgeting ini adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah.

Saat itu, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang pertama kali menerapkan sistem penganggaran ini secara penuh.

Sistem ini pun diyakini mampu meminimalisasi korupsi dan menghemat anggaran hingga Rp 4 triliun.

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pun sempat memberikan pujian terhadap sistem yang diwariskan Ahok ini lantaran masyarakat bisa ikut melalukan kontrol dan koreksi terhadap anggaran DKI Jakarta.

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Fraksi PDIP DPRD DKI Siap Bantu Anies Baswedan Sisir Usulan Anggaran KUA-PPAS.