Alasannya Nurul sempat mengabdi di sana selama satu tahun setelah sempat duduk di Komisi II DPR RI.

"Jadi ini perjalanan panjang buat saya, (hubungan) pertemanan (dengan Prabowo) gitu ya," katanya.

Di sisi lain, ia melihat menempatkan Prabowo sebagai Menhan cukup tepat.

Menurutnya, dengan berada di posisi tersebut tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi Prabowo yang dinilai Nurul sebagai orang nasionalis.

Nurul yang merupakan lulusan Universitas Indonesia, berharap Prabowo dapat berjalan selaras dengan pemerintah hingga akhir masa jabatan.

"Kemudian bisa mengimplementasikan apa yg menjadi keinginan pak Prabowo sendiri dan memberikan ruang kepada beliau untuk mengekspresikan kecintaannya pada bangsa ini," jelasnya.

"Jadi saya mensyukuri keberadaan pak Prabowo di sini. Mudah-mudahan bisa berjalan selaras dengan pemerintah, dengan pak Jokowi sampai akhir," tambahnya.

Dipanggil Komisi I

Diberitakan sebelumnya, Politikus Golkar Meutya Hafid didapuk menjadi Ketua Komisi 1 DPR RI yang melingkupi tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.

Usai pelantikan sebagai Ketua Komisi 1, Meutya mengatakan akan langsung bekerja. Salah satunya memanggil menteri menteri yang baru duduk di kabinet untuk mengetahui program kerja yang akan dilakukan. 

"Tentu dari profil kementerian-kementerian yang jumlahnya juga banyak menteri-menteri baru yang merupakan mitra Komisi I. Kita akan coba panggil untuk mengetahui apa yang akan mereka lakukan, rencana-rencana apa ke depan yang akan dilakukan oleh Kementerian-kementerian yang cukup strategis di bawah Komisi I, termasuk tentu Kementerian pertahanan," ujar Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (29/10/2019).

Selain memanggil Prabowo, Meutya juga akan memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate. 

Sorotan untuk Prabowo

Peneliti Senior Imparsial, Anton Aliabbas, menekankan dua hal yang perlu disoroti oleh Komisi I DPR RI yang berencana memanggil Menteri Pertahanan RI Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto.