TRIBUNNEWS.COM - Heboh anggaran lem aibon Rp 82,8 M, Plt. Kepala Dinas Pendidikan DKI, Syaefuloh Hidayat mengaku itu bukan salah ketik, ini anggaran sementara.

Hal ini ia ungkapkan melalui sambungan telepon dalam acara Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Rabu (30/10/2019).

Aiman Witjaksono selaku pembawa acara menyinggung mengenai tidak adanya transparansi dan kejelasan mengenai APBD DKI sehingga memunculkan kecurigaan bagi publik.

Syefuloh mengatakan, transparansi mengenai usulan penyesuaian dibahas dalam rapat komisi A.

"Usulan - usulan penyesuaian secara transparan kami bahas dalam legislatif, di rapat komisi A, detail angkanya kita sampaikan, satu persatu kita bahas," ujarnya.

Baca: Konfirmasi Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh, Terkait Lem Aica Aibon Rp 82 Miliar

Baca: William Sarana akan Buka-bukaan soal Dugaan Anggaran Lem Aibon Ro 82,8 Miliar

Terkait anggaran lem aibon yang mencapai Rp 82,8 milyar, Syaefuloh mengatakan itu merupakan anggaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sekolah dasar di Jakarta Barat.

Aiman memotong pernyataan Syaefuloh dengan memastikan munculnya angka Rp 82,8 milyar merupakan salah ketik semata.

"Angkanya tidak segitu ya pak? jadi memang betul ada salah ketik disitu?" tanya Aiman.

Syefuloh menyebut hal itu bukan salah ketik, melainkan anggaran sementara.

"Ini adalah usulan sementara untuk BOP. Itu disusun berdasarkan jumlah murid dikali tarif permurid per bulan," ujar Syaefuloh.

Ia juga menambahkan untuk SD di wilayah Jakarta Barat total anggaran yang dibutuhkan yakni Rp 182 milyar.

Anggaran disusun berdasarkan jumlah murid yang ada di semua wilayah Jakarta barat kemudian dikalikan tarif untuk BOP.

Di wilayah Jakarta Barat ada 209 sekolah dikali jumlah murid, dikali Rp 150 ribu (tarif per siswa perbulan) sehingga diperoleh pagu untuk satu tahun sejumlah Rp 182 milyar.

 Syaefuloh menyebutkan, anggaran Rp182 milyar hanya terbagi di dua rekening.

Pertama rekening laboratorium dan yang kedua di rekening alat tulis kantor yang didalamnya ada satu komponen lem aibon yang senilai Rp 82,2 milyar.

Syaefuloh menyebutkan dari jumlah pagu itu langsung didistribusikan ke 209 sekolah.

Masing - masing sekolah sesuai dengan alokasi anggaran berdasarkan jumlah siswa.

Baca: Heboh Lem Aibon Masuk Anggaran Pemprov DKI Hingga Miliarn, Ini Efek Negatifnya Kalau Disalahgunakan

Baca: VIRAL Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar, Siapa Produsen dan Pemilik Pabriknya?

Kemudian sekolah menetapkan anggaran kebutuhannya yang di bahas bersama kepala sekolah, guru, dan perwakilan orang tua murid melalui komite sekolah.

Dalam pembahasan itu, sekolah menghitung sesuai kebutuhan dan angka real  yang diakumulasikan dari 209 sekolah itu turun menjadi 175 milyar. 

Syaefuloh menyebutkan bahwa semua ini masih merupakan proses sementara.

"Ini proses sementara, penganyaran kan masih jalan tapi yang paling pasti proses ini akan terus kami lakukan dalam rangka efisiensi dan transparansi," ujarnya.

Dalam acara Sapa Indonesia Malam, juga hadir Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana.

William merupakan anggota dewan yang mengunggah kejanggalan dalam APBD DKI Jakarta melalui akun twitternya.

Mendengar penjelasan Syaefuloh, William menganggap semua masalah ini terjadi karena kurangnya transparansi terkait APBD DKI.

"Semua masalah ini bisa terjadi karena pembahasan itu tidak dicerminkan di website APBD," ucap William saat berbincang di Sapa Indonesia Malam.

William berharap agar seluruh proses terkait APBD berjalan transparan agar tidak terjadi keributan.

Di akhir perbincangan, Aiman mengatakan adanya transparansi yang bermaslah ini yang menimbulkan kecurigaan diberbagai pihak.

Syaefuloh pun menyepakati hal itu, dan ia juga menyetui adanya tanggung jawab bersama dalam memastikan proses penyusunan anggaran sehingga dapat dilakukan secara transparan. (*)

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)