TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Ditemukan desa tak berpenduduk atau 'desa siluman' tapi mendapat kucuran dana desa sebesar Rp 1 miliar. Pemerintah tengah mengusut dan mengidentifikasi jumlah desa yang masuk dalam kategori desa siluman.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Sulawesi Tenggara langsung turun tangan menyelidiki temuan desa fiktif di Konawe. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan telah mengerahkan pendamping desa untuk mengidentifikasi desa tak berpenduduk.

Baca: Wamen Budi Arie Setiadi: Niat Sudah, Tekad juga Sudah

Menurut Abdul Halim, ada beberapa desa yang letaknya berada di sekitar hutan. Sehingga ketika disambangi petugas survei di lapangan, masyarakatnya tengah mencari mata pencaharian di dalam hutan. Baru jelang malam biasanya para penduduk kembali ke desa.

Desa dengan karakteristik seperti itu tercatat ada 15 desa. Tersebar di berbagai daerah. Namun, kebanyakan berada di luar Pulau Jawa. Kemudian, adapula desa-desa yang tadinya berpenghuni, namun karena ada bencana mereka dipindahkan.

Misal, ucap Halim, desa-desa korban terdampak lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebanyak 5 desa memang sudah ditinggalkan penduduknya. Namun, tidak ada aliran dana desa ke 5 desa tersebut.

Baca: Ketimpangan Pendapatan di Desa Semakin Menurun

“Pada posisi ini Kemendes lebih pada memantau melakukan verifikasi dan pelaporan dari pendamping-pendamping desa,” ujar Halim di Kantor Kementerian Desa, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019) kemarin.

Berikut petikan wawancara dengan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar:
Fokus Anda di awal menjabat sebagai Menteri Desa?
Fokus utama adalah mewujudkan apa yang menjadi visi-misi Pak Presiden. Nah, tentu kalau di sini penguatan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi. Semua kita fokuskan ke sana supaya terjadi percepatan yang signifikan. Termasuk yang utama masalah stunting, pengurangan kemiskinan.

Bagaimana Anda membagi tugas dengan wakil menteri?
Menteri dengan wakil menteri itu kan sama. Ya kita bareng-bareng. Tidak ada pembagian tugas ini, ini, nanti malah dikira bagi-bagi pekerjaan.

Baca: Wamendes Budi Arie Setiadi: Relawan Bersama Rakyat jadi Pendamping Desa

Masih ada 20 ribu desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal bagaimana upaya Anda mengatasi itu?
Ya ini jadi prioritas kita. Jadi pokoknya harus kita tuntaskan agar tidak lagi menjadi desa tertinggal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyebut ada desa fiktif, desa hantu, tanggapan Anda?
Terkait dengan masalah apa yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan proporsinya itu kan' pengelolaan desa kan' ada banyak Kementerian yang terlibat.

Proporsi Kementerian Desa di mana, proporsi Kementerian Dalam Negeri di mana, proporsi Pemerintah Kabupaten di mana, Pemerintah Provinsi di mana. Itu sudah jelas semua. Sehingga kita tidak akan mempertajam masalah. Itu sudah sangat jelas di mana posisinya. Dari telaah kita, ada desa yang memang penduduknya sudah tidak ada.

Jadi bukan hantu dalam artian ada dana ke sana, kemudian desanya sudah tidak. Misal di Jawa Timur yang saya tahu sendiri, dampak lumpur Lapindo ada 5 desa yang memang harus eksodus, harus hilang, dan tidak ada dana desa yang mengalir.

Baca: Mendes Abdul Prediksi Ada 15 Desa Tak Berpenghuni, Tapi Bukan Desa Siluman

Tetapi pada posisi ini Kementerian Desa lebih kepada memantau melakukan verifikasi dan pelaporan dari pendamping-pendamping desa. Sebagaimana dimaklumi jumlah desa kita 74 ribu. Sementara pendamping desa kita 37 ribu, jadi 1:2 lah rata-rata jadi sampai hari ini kita masih belum bisa mengcover satu desa satu pendamping.

Di desa itu ada pendamping desa, ada penyuluh pertanian, ada PKH penyuluh kesehatan, kemudian PKH di bawah Kemensos, kemudian ada Bhabinkamtibmas.

Baca: Menkeu Sebut Ada Desa Siluman, Mendes Abdul: Kita Kekurangan Pendamping

Ada Babinsa, nah justru Pak Menko PMK (Muhadjir Effendy) menginginkan bagaimana seluruh potensi yang ada di desa, yang menjadi locus berbagai kegiatan percepatan pembangunanbisa bersinergi.

Nah ini yang justru semakin lebih banyak dijadikan pembahasan, karena memang kuncinya di situ. Kalah keroyokan dalam satu permasalahan dikerjakan diselesaikan oleh orang banyak dan di wilayah masing-masing secara sinergis maka akan pasti terjadi percepatan di dalam pembangunan.

Seperti apa desa fiktif?
Salah satu model, salah satu jenis desa yang tidak ada seperti itu. Terus ada lagi karakter desa yang struktur pemerintahannya ada, kemudian penduduknya ada. Tetapi lotus desa itu ada di wilayah sekitar hutan sehingga ketika dilakukan survei tidak ada penduduknya.

Padahal penduduknya lagi kerja di hutan, malam-malam penduduknya balik ke desa itu juga ada model desa seperti itu. Itu laporan yang disampaikan oleh para pendamping desa kepada kita kementerian karena memang ranahnya Kemendes di situ.

Sudah terdeteksi berapa desa yang seperti tadi? Seperti lapindo dan desa yang penduduknya kerja ke hutan?

Ya kalau sekarang ada 15-an lah. Ini kita lagi kaji lebih dalam lagi dalam rangka mendukung Bu Menkeu untuk lebih detail lagi berapa sih desa yang kalau memang ada berapa, di mana, kita lagi menggerakkan meminta kepada pada pendamping desa untuk terus memantau. Karena wilayah kita di situ.

Ada pendamping desa yang jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah desa, ke depan seperti apa?
Rasionya kita perpadat, jadi jumlah pendamping desa kita akan upayakan penambahan supaya rasionya tidak terlalu besar. Katakan mungkin 1:1 tapi tidak mungkin 1:1,5 atau gimana atau lebih mudah lagi pemantauan kita terhadap penggunaan perencanaan dan pengawasan dana desa.

Dari 15 ini, ada di mana?
Banyak di luar Jawa juga ada.

Baca: Mendes PDTT Abdul Bantah Menkeu Ada Aliran Dana ke Desa Siluman

Paling banyak dimana?
Lupa ada beberapa daerah, tapi kebanyakan ada di luar Jawa.

Investigasi lewat pendamping desa?
Bukan investigasi, tapi para pendamping desa melakukan verifikasi apa benar di wilayahnya di sekitarnya ada informasi dan fakta-fakta seperti itu. Nanti kita akan foding ke Kemenkeu dan Kemendagri untuk bahan tambahan dan menjadi bagian dari evaluasi.

Data desa alurnya dari mana sih?
Ya dari pemantiknya yang mengeluarkan id desa kemudian macem-macem dari Kemendagri dan tentu laporan provinsi dan kabupaten.

Kemendes tinggal eksekusi saja karena sudah di verifikasi di Kemendagri?
Ya, dana alokasi desa juga dari Kemenkeu makannya Kemenkeu tahu terutama mengecek laporan. Kita pengawalan di perencanaan dan pelaksanaan dan pelaporan.

Disinggung penggunana dana desa 'pendulum'?
Pendulum, kalau kemarin dana desa itu untuk infrastruktur. Pak Presiden memerintahkan pendulumnya digeser lebih kepada SDM dan ekonomi. Tentu perencaannya yang diubah, skala prioritasnya yang diturunkan di infratruktur bukan berarti tidak ada. Nah infrastruktur pun mendukung SDM.

Misalnya kalau dulu infrastruktur digunakan untuk membangun akses jalan tapi mungkin sekarang sanitasi karena stunting. Karena stunting faktor dominan penyebab stunting karena sanitasi. Nah bagaimana dana desa dalam infrastruktur ini diarahkan kepada mempercepat penurunan jumlah stunting di Indonesia.

Dan target presiden cukup besar dan bagus, harus kita wujudkan tidak boleh harus di bawah rata-rata internasional.