"Tapi karena ini tahun politik, kan perlu penyesuaian - penyesuaian," ujarnya.

Taufiq menjelaskan ada dua kategori tahun politik.

"Pertama pergantian anggota legislatif, kedua pergantian kepala daerah," jelasnya.

Taufiq menjelaskan dia meminta agar Mendagri menyiapkan aturan khusus di daerah - daerah yang mengalami pergantian kepala daerah.

"Artinya kita meminta agar Kemendagri menyiapkan aturan yang khusus, untuk daerah - daerah yang mengalami pergantian kepemimpinan politiknya," jelasnya.

Baca :  Video Viral Iklan Paris Hilton di Bus Transjakarta, Dirut PPD: Bus Ditarik dan Sopir Bus Diperiksa

Sistem e-Budgeting

Yang kedua Taufiqurrahman bersyukur sistem e - budgeting sudah diperbaiki.

"Memang e-budgeting ini pada saat pagu anggaran, contoh lem aibon dimasukin pagu anggarannya 8.2 miliar. Sistem ini menghendaki rincian komponennya," katanya.

Untuk mengisi rincian komponen anggaran tersebut harus dilakukan oleh masing - masing sekolah.

"Harus dari sekolah masing - masing. Itu yang saya bilang RKAS. Masih harus dihitung," jelasnya.

Rincian komponen tersebut masih harus dihitung, mulai dari berapa jumlah siswa dari masing - masing kelas.

"Misalnya nih jumlah muridnya berapa? Dari kelas satu, dua, tiga dan seterusnya. Dari ini butuh waktu," tuturnya.

Baca :  Komentari Polemik Anggaran DKI Jakarta, Ridwan Saidi Singgung Pohon Angsana dan Beri Wejangan Ini