Akun Twitter Gerindra Kritik Rencana Ahok Jadi Bos BUMN: Dua Kasus yang Belum Jelas
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikabarkan akan menjadi petinggi satu diantara BUMN, Hal ini memunculkan tanggapan dari Parpol hingga Istana Negara.
Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Editor: Yudie Thirzano
2. Jubir Presiden: Tak Ada Masalah Soal Syarat
Senada dengan Politisi PPP Achmad Baidowi, Istana melalui Jubir Presiden yakni Fadjroel Rahman mengatakan Ahok harus keluar dari parpol bilamana ingin mengisi jabatan di BUMN.
Meskipun belum mengetahui kepastian kabar tersebut, namun Fadjroel menilai keluar dari parpol merupakan hal yang harus dilakukan oleh Ahok.
"Pak Ahok kalaupun mau (jadi Pemimpin BUMN) harus mengundurkan diri dari parpol, karena di BUMN ada semacam surat pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam parpol atau aktif dalam kegiatan parpol," ujarnya yang dilansir dari kanal Youtube KompasTV.
Namun, di luar itu Fadjroel mengatakan tidak ada masalah jika Ahok masuk memimpin satu di antara BUMN.
"Mengenai syarat si kelihatannya tidak masalah, syaratnya itu cuma misalnya kesesuaian antara kemampuan akademik atau profesi sebelumnya dengan bidang usaha yang digeluti oleh BUMN tersebut,"ujar Fadjroel.
Diketahui Ahok sebelumnya telah bertemu dan berbicara dengan Menteri BUMN Erick Tohir di Kementrian BUMN.
Pertemuan itu berlangsung selama satu setengah jam.
Ahok mengatakan dirinya dan erick membahas terkait perusahaan BUMN.
Namun Ahok belum membeberkan posisi atau jabatan yang akan ia duduki di BUMN.
Disisi lain Jubir BUMN, Arya Sinulingga membenarkan kalau Ahok mendapatkan tawaran dari Erick Tohir untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Utama di satu diantara BUMN.
"Pak ahok diharapkan dapat bergabung bersama kami di salah satu BUMN," ujar Arya.
Arya menyebutkan nantinya Ahok akan mengurus perusahaan BUMN yang memiliki hubungan dengan kepentingan banyak orang dan terkait dengan energi. (*)
(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma) (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)