TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok diisukan menjadi salah satu petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun angkat bicara.

Ia menuturkan, keputusan terkait penggantian sejumlah komisaris maupun direktur BUMN sepenuhnya jadi kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Itu (penunjukan bos BUMN) kewenangan presiden akan menentukan," ujar Ma'ruf di Istana Wapres RI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

Sepengetahuan Ma'ruf Amin, pembahasan soal penggantian petinggi BUMN belum dibahas oleh Tim Penilai Akhir (TPA).

Baca: Ahok Akan Pimpin BUMN Antara Pertamina, PLN, atau Krakatau Steel

Sejauh ini, ujar Ketua MUI non-aktif, TPA masih membahas soal adanya 7 petinggi BUMN yang tak lagi menjabat.

"Saya dengar, masih diproses. Yang khusus di TPA tentang pemberhentian 7 pejabat dilingkungan BUMN. Memang pemberhentiannya. Tapi penggantiannya belum. Katanya sedang diproses. Kita tunggu saja," ungkap dia.

Disinggung terkait banyaknya kursi kosong di BUMN, Ia berharap penggantinya dapat diputuskan sebelum memasuki awal tahun depan.

"Yang pasti tidak boleh lama-lama. Pasti itu, supaya tidak terjadi kekosomgan. Tunggu saja. Diharapkan sudah selesailah. Kita harapkan sebelum akhir tahun sudah selesai," harap dia.

Baca: Ditanya Jadi Bos Pertamina atau PLN, Ahok Ucap Kemungkinan Lain : Untuk Kepentingan Orang Banyak

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menuturkan, pertemuan antara Erick Thohir dan Ahok memang demi mengajak mantan Gubernur DKI Jakarta itu, untuk bergabung di BUMN.

"Kita minta Pak Ahok untuk bergabunglah di BUMN. Di salah satu BUMN. Jadi untuk bantu kita lah," ujar Arya kepada Tribunews, Rabu (13/11/2019).

Arya masih belum dapat memastikan Ahok akan mengisi posisi di BUMN bidang tertentu. Isu beredar Ahok akan mengisi posisi sebagai bos Pertamina.

Baca: Bakal Jadi Bos BUMN, Bagaimana dengan Status Mantan Napi Ahok? Begini Tanggapan Erick Thohir

"Kita sudah tawarkan lah pasti, di bidang apa yang bisa beliau lakukan," imbuh Arya.

Arya juga belum dapat memastikan kapan Ahok akan duduk sebagai bos BUMN. Sebab, harus melalui prosedural terlebih dahulu. Yang pasti Ahok sudah menerima tawaran tersebut. "Pak Ahok sudah menerima," tutur Arya.