TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, K.H Haedar Nashir menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak ikut serta mengambil tugas dan peran dalam partai politik.

Dirinya juga mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengintervensi jika menyangkut organisasi Muhammadiyah.

Menurutnya, urusan politik bukanlah domain Muhammadiyah, bahkan juga bukan domainnya organisasi masyarakat yang lain.

"Jadi, kalau ada ormas seperti Muhammadiyah dan yang lain justru bergerak di lapangan politik praktis itu mengambil tugas dan peran parpol, Muhammadiyah pasti tidak akan mengambil peran itu," pungkas Haedar, Minggu (17/11/2019).

Dirinya juga menyatakan, kabinet dan pemerintahan ketika dibentuk maka tidak untuk satu golongan, tidak untuk satu partai politik, tapi untuk semua.

Dalam wawancara bersama Bayu Sutiyono di kediamannya, melansir kanal Youtube KompasTV, suara dan keputusan Muhammadiyah hanya berasal dari pusat saja bukan para tokoh atau kader Muhammadiyah.

"Suara Muhammadiyah itu ketua umum PP Muhammadiyah dan pimpinan pusat PP Muhammadiyah. Yang lain-lain itu khazanah untuk berdemokrasi," tegasnya.

Adanya para tokoh yang tidak bisa kita lepaskan dari Muhammadiyah yakni Buya Syafii Maarif, Din Syamsudin, Amien Rais, yang sering berkomentar dari sisi-sisi politik, dirinya menegaskan hal itu bukanlah bagian dari suara Muhammadiyah.

Ia menambahkan, Muhammadiyah tidak bisa diintervensi jika menyangkut organisasi.

"Muhammadiyah itu biasa tokoh-tokoh yang punya sikap politik yang berbeda. Tetapi beliau-beliau juga paham, kalau sudah menyangkut organisasi siapapun tidak bisa intervensi. Yang bisa dan menjaga, mengawal organisasi adalah pimpinan pusat Muhammadiyah,"

Hal ini menurutnya dapat dibuktikan dari setiap periode dan setiap pemilu bahwa organisasi dapat terjaga dengan baik.

"Di sana - sini ada warga Muhammadiyah maupun tokoh bermacam-macam itu ya anggap sebagai bunga berdemokrasi dan saya yakin di kelompok lain juga ada," sambungnya.