Pegawai KPK yang Undang Ustaz Abdul Somad Bakal Diperiksa
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agis Rahardjo mengatakan akan memeriksa pegawai KPK yang menghadirkan Ustaz Abdul Somad (UAS)
Penulis: Gita Irawan
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan akan memeriksa pegawai KPK yang menghadirkan Ustaz Abdul Somad (UAS) di KPK pada Selasa (19/11/2019).
Ia mengatakan pimpinan KPK akan melakukan hal tersebut karena undangan tersebut tidak berdasarkan persetujuan Pimpinan KPK.
Hal itu dikarenakan menurut Pimpinan KPK UAS pernah tersangkut kontroversi.
Padahal Pimpinan KPK menginginkan setiap penceramah yang hadir merupakan penceramah yang dikenal inklusif atau terbuka dan tidak tersangkut kontroversi.
"Ya itu nanti kepada pegawainya kita periksa," kata Agus di Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat pada Rabu (20/11/2019).
Ia pun mengaku baru dibertahu pada malam hari sebelum ceramah itu dilakukan pada Selasa (19/11/2019).
Tidak hanya itu, bahkan Agus mengatakan ia telah sempat melarang pegawai KPK yang terhimpun dalam wadah bernama BAIK untuk menghadirkan UAS namun larangan tersebut tetap diabaikan. "Malamnya kita diberitahu ada UAS mau kajian Zuhur, kita juga sudah jangan, jangan diundang."
"Karena beliau di beberapa waktu lalu kan pernah ada kontroversi. Kami mengharapkan kalo yang khotbah di KPK itu orang yang inklusif orang yang tidak berpihak pada aliran tertentu. Harapan kita semuanya begitu," kata Agus.
"Kecurangan akan Dituntut di Hadapan Allah..."
Diberitakan sebelumnya, Ustaz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS meminta lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2023 menjaga amanah rakyat dalam upaya pemberantasan korupsi.
Hal itu diucapkan UAS ketika bertandang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019) siang.
Diketahui, Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pamolango, dan Alexander Marwata akan dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) Desember 2019.
"Siapapun nanti yang diberi amanah, siapapun dia, negeri kita akan tetap aman dan damai kalau dilaksanakan dengan amanah."