TRIBUNNEWS.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama Partai Berkarya menghasilkan lima nota kesepahaman dalam pertemuannya di Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

Dalam pertemuan tersebut, dari Partai Berkarya diwakili Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra atau kerap disapa Tommy Soeharto, dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto yang merupakan kakak kandungnya.

Selain itu, hadir pula Ketua Dewan Kehormatan Tedjo Edhy Purdijatno, Sekjen Priyo Budi Santoso, Bendahara Umum Neneng Tuty, Wakil Ketua Umum Hasib Wahab, dan Yayat Sudrajat.

Dari PKS selaku tuan rumah, hadir Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Aljufri, Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Ketua Departemen Politik Pipin Sopian, dan Juru Bicara PKS Ahmad Fathul Bari.

Dalam konferensi pers yang dilansir dari tayangan YouTube PKS TV, Rabu (20/11/2019), Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal menyampaikan nota kesepahaman antara PKS dengan Partai Berkarya.

"Kami Partai Keadilan Sejahtera menyambut kedatangan Partai Berkarya dengan diskusi yang produktif dan hangat, kami menghasilkan nota kesepahaman," ujar Mustafa, Selasa (19/11/2019).

"Dengan silaturahmi kebangsaan yang berlangsung akrab sebagai sesama partai politik, kedua partai politik telah menyepakati kesepahaman sebagai berikut," lanjutnya.

5 Nota Kesepahaman PKS dan Partai Berkarya

PKS dan Partai Berkarya ingin membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat, sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

"Satu, Berkomitmen membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat, sesuai amanat reformasi dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," ungkap Mustafa.

Kedua partai juga menolak adanya paham komunisme, separatisme, terorisme, maupun radikalisme.

"Dua, menjalankan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman komunisme, separatisme, terorisme, radikalisme, dan berbagai ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara, bersama Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, masyarakat, serta seluruh komponen bangsa," jelasnya.

Selanjutnya, dalam kedua partai juga menolak adanya kriminalisasi dan persekusi terhadap ulama, tokoh agama, dan para aktivis.

"Tiga, memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat, dan menolak segala persekusi, kriminalisasi, stigmatisasi terhadap ulama, tokoh agama, dan aktivis," lanjut Mustafa.

Dalam bidang ekonomi, PKS dan Partai Berkarya ingin adanya penguatan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan bidang ekonomi lainnya.

Harapannya para generasi muda bisa ikut terdorong dalam kegiatan ekonomi.

"Empat, membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, ekonomi syariah, dan mendorong gerakan wirausaha nasional khususnya bagi para generasi muda," kata Mustafa.

"Serta bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat, dan meringankan beban hidup mereka, diantaranya dengan menolak kenaikan iuran BPJS, tarif daftar listrik, harga BBM," lanjutnya.

PKS dan Partai Berkarya juga menyepakati terkait kemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.

"Lima, membuka ruang kerja sama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dengan memenangkan kompetisi Pilkada 2020," ungkapnya.

"Dengan cara bermartabat, penuh keberkahan, menolak segala politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, politisasi SARA, dan segala bentuk kecurangan serta pelanggaran, baik yang bersifat yuridis maupun etis," lanjutnya.

Kedua partai juga sepakat untuk meminta bantuan pemerintah dan aparat mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil.

"Serta meminta kepada pemerintah maupun aparatnya untuk menyelenggarakan Pilkada yang jujur dan adil." katanya.

(Tribunnews.com/Nuryanti)