TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mendesak reformasi perpajakan untuk segera diselesaikan.

Hal itu ia saat memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Jumat (22/11/2019).

Jokowi menegaskan untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi global dari sektor perpajakan harus mampu menjadi salah satu instrumen bagi peningkatan daya saing ekonomi nasional.

"Ini adalah rapat ke-7 yang kembali membahas mengenai reformasi perpajakan kita yang sangat penting untuk segera kita selesaikan sehingga kita dapat mengantisipasi perlambatan ekonomi global, keluar dari jebakan middle income trap, dan bisa mengoptimalkan daya saing ekonomi kita," ujarnya, dilansir dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (22/11/2019).

Baca: Lewat Pengadaan Alutsista Modern, Jokowi Ingin Indonesia Jadi Kekuatan yang Disegani

Karena itu untuk meningkatkan daya saing cipta lapangan kerja, Jokowi meminta implementasi pemberian insentif perpajakan melalui beberapa instrumen.

"Implementasi pemberian insentif perpajakan melalui beberapa instrumen seperti tax holiday, tax allowance, investment allowance, dan super deduction tax untuk pengembangan kegiatan vokasi dan litbang bagi industri padat karya adalah sangat penting," ujar Jokowi.

Selain itu, bagi industri padat karya juga memerlukan fasilitas seperti subsidi pajak dan pembebasan bea masuk.

"Saya minta berbagai insentif perpajakan ini bisa memberikan tendangan yang kuat, bisa berdampak besar, bagi peningkatan daya saing kita dan akhirnya membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya bagi rakyat kita," tuturnya.

Baca: Soal Reformasi Perpajakan,Jokowi Sampaikan Agenda Besar untuk Menciptakan Lapangan Kerja

Harapan Jokowi dengan adanya sejumlah insentif dan fasilitas tersebut agar sektor perpajakan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi upaya penciptaan lapangan kerja.

Reformasi pajak harus terus dilakukan untuk mewujudkan hal-hal tersebut.

Pemerintah dalam hal ini melakukan reformasi pajak tidak hanya penting bagi terwujudnya keadilan sosial, melainkan turut berperan meningkatkan ekspor dan iklim investasi sehingga di tengah ketidakpastian global dapat memperkuat perekonomian negara.

"Saya minta reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak terus dilanjutkan mulai dari perbaikan administrasi, peningkatan kepatuhan, penguatan basis data, dan sistem informasi perpajakan," ucapnya.