"Saya minta reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak terus dilanjutkan mulai dari perbaikan administrasi, peningkatan kepatuhan, penguatan basis data, dan sistem informasi perpajakan," ucapnya.

Baca: Mengenal Andi Taufan Garuda Putra, Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi

Jokowi juga meminta menempuh kebijakan penyetaraan bagi pelaku usaha.

"Saya juga minta mulai ditempuh kebijakan penyetaraan level of playing field bagi pelaku usaha konvensional maupun e-commerce untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan di era digital saat ini," imbuh Presiden Jokowi.

Meski demikian, Jokowi menggarisbawahi dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi nasional bahwa pemberian insentif dan fasilitas perpajakan bukanlah satu-satunya penentu.

Lanjut, Jokowi dalam pemberian insentif tersebut juga harus berjalan beriringan dengan penyederhanaan dan percepatan perizinan investasi serta sinkronisasi dengan peraturan daerah yang mengatur pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah.

"Karena itu saya minta perhatian Menteri Dalam Negeri untuk betul-betul mengawal konsistensi dan koherensi antara reformasi perpajakan di tingkat pusat dengan pembenahan pengaturan pajak dan retribusi di daerah," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)