Jokowi Minta Antisipasi Kebocoran Anggaran Kemenhan, Prabowo: Kita Cek Lagi Harga dan Teknologinya
Presiden Jokowi meminta Prabowo untuk tegas menyisir anggaran yang orientasinya hanya proyek-proyek dan Prabowo pastikan tidak ada kebocoran anggaran.
Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Ifa Nabila
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri menggelar rapat terbatas terkait pembahasan alutsista yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Jumat (22/11/2019)
Jokowi dengan tegas mengingatkan Menhan Prabowo Subianto bahwa Kementerian Pertahanan memiliki peta jalan yang jelas, berkaitan dengan pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri .
Jokowi juga meminta BUMN dan swasta dilibatkan dalam penyusunan anggaran untuk mencegah kebocoran anggaran.
Menhan Prabowo diminta untuk tegas menyisir anggaran yang orientasinya hanya proyek-proyek.
Menanggapi Jokowi, Prabowo pastikan bahwa tidak ada kebocoran anggaran dan akan mereview seluruh proyek yang ada dalam anggaran Kementrian Pertahanan.
"Semua proyek semua pengadaan kita review, kita cek lagi harga, kita cek lagi teknologinya tepat atau tidak," ujar Prabowo, dikutip dari kanal Youtube KompasTV, Sabtu (23/11/2019).
Baca: Soal 7 Stafsus Milenial, Kecil Kemungkinan Jokowi Mau Dengar Masukan Mereka
Jokowi kemudian membahas kebijakan pengadaan melalui alat utama sistem senjata (alutsista) untuk Indonesia harus mampu menjadi sebuah kekuatan regional yang baik dan disegani sehingga dapat menjaga kedaulatan wilayahnya
Jokowi menginginkan hal tersebut dapat diwujudkan dengan memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang modern dengan perkembangan teknologi, dan yang paling penting harus dapat memperkuat industri pertahanan di dalam negeri.
"Negara harus mampu menjadi sebuah kekuatan regional yang baik dan disegani di kawasan Asia Timur. Karena itu kita perlu penguatan pertahanan kita dengan alutsista yang modern, yang bersandar pada kemampuan industri alat pertahanan di dalam negeri," ujar Jokowi, dilansir dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (22/11/2019).
Terkait hal tersebut Jokowi menekankan bahwa langkah utama yang harus dilakukan oleh jajarannya dengan membuat rencana dan peta jalan yang jelas mengenai pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri.
Baca: Ini 14 Staf Khusus Presiden Jokowi, Mayoritas Anak Muda
Dengan melibatkan BUMN maupun pihak swasta mengenai peta jalan tersebut harus dapat menghubungkan industri alat pertahanan mulai dari hulu hingga hilir.
"Roadmap-nya harus jelas dalam pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri mulai dari hulu sampai hilir dengan melibatkan baik BUMN maupun swasta sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan pada impor alutsista dari luar negeri," ucapnya.