Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok menyinggung soal wewenangnya sebagai komisaris di perusahaan pelat merah tersebut.

Dirinya enggan menjawab soal kebijakan Pertamina dalam hal ekspor dan impor, termasuk soal mafia migas.

"(Tanya) sama Dirut. Saya bukan Dirut. Saya tahu tapi bukan hak saya untuk bicara. Saya hanya mengawasi internal. Maksudnya mafia migas apa ya? Saya kan bukan Godfather," kata Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

Baginya, tugas kali ini berbeda dengan saat dirinya menjabat Wakil Gubernur hingga Gubernur DKI 2012-2017 lalu.

Baca: Resmi Menjadi Komisaris Utama Pertamina, Ini Tugas dan Wewenang Ahok

"Beda dengan gubermur dulu, apa saja saya jawab, tapi ini hak wewenang ada di Dirut pak Erick. Hanya duduk bantu awasi. Masyarakat bisa lihat perkembangan seperti apa di lapangan," katanya.

Seperti diketahui, Basuki Tjahaja Purnama resmi ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris Utama Pertamina, setelah mendapatkan SK/282/MBU/11/2019.

Ahok sambangi kantor Erick Thohir 

Hari Senin (25/11/2019) ini, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok tiba di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta Pusat.

Pantauan, sekitar pukul 09.30 WIB, Ahok yang tampak mengenakan kemeja lengan panjang motif batik coklat tiba di lobby gedung BUMN.

Ia tampak menebar senyum ke sejumlah awak media yang telah menunggu. Kehadiran Ahok di gedung BUMN untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (persero).

RUPS digelar dalam rangka pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero).

"(Surat keputusan,red) Hari ini. Jadi saya diminta datang untuk terima SK. Jadi selanjutnya saya enggak tau kan, belum ketemu," ucap Ahok.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini pun mengaku belum kapan dirinya siap bekerja untuk perusahan berlambang kuda laut tersebut.