Namun, Zulfan Lindan mengatakan bahwa sistem dan orang yang menjadi pemimpin itu keduanya diperlukan oleh Indonesia.

"Dalam konteks Indonesia, sistem dan orang itu harus ada dua-duanya," ujar dia.

Sementara itu, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ruhut Sitompul mengatakan masa jabatan presiden yang dibatasi sampai dua periode sudah menjadi kebijakan yang tepat.

"Saya mau mengatakan, dua periode ini baik sekali, apalagi Pak Jokowi tegas sudah mempunyai tagline Indonesia maju," tambah Ruhut.

Namun, dirinya juga tidak memungkiri akan mendengar usulan dari partai politik lain yang menginginkan ada penambahan masa jabatan presiden yang lebih dari dua periode.

"Tapi kalau teman-teman koalisi kalau dia pengen 3 periode, ada yang 8 dan 7 (periode), tentu kami juga mesti harus mendengar semua," kata dia.

Sebelumnya, Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden.

Refly Harun menyampaikan dirinya setuju jika masa jabatan presiden hanya diperbolehkan dalam satu periode.

Dirinya beralasan jika masa jabatan hanya satu periode, presiden akan lebih fokus pada jabatannya itu, tanpa khawatir dengan apakah ia akan terpilih lagi atau tidak di periode berikutnya.

"Kalau amandemen itu dipakai membatasi masa jabatan satu kali saja, agar presiden bisa konsentrasi penuh pada masa jabatannya, saya setuju," ujar Refly, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Jumat (22/11/2019).

Dirinya juga mengatakan setuju jika masa jabatan presiden lebih dari satu periode, asalkan tidak berturut-turut menjabat.

"Tapi boleh lebih dari satu kali asal tidak berturut-turut saya juga setuju," jelasnya.

Namun, Refly merasa berlebihan jika masa jabatan presiden diperpanjang, guna mempersilakan Presiden Jokowi kembali memimpin.

"Jadi tergantung apa keinginannya, tapi kalau keinginannya membuka lagi Presiden Jokowi untuk terpilih kembali pada 2024, saya kira wacana itu berlebihan," ujar dia.

(Tribunnews.com/Nuryanti)