TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat suara soal isu adanya calon menteri yang dimintai Rp500 miliar agar dapat duduk di kursi Kabinet Indonesia Maju.

Merespons isu itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meminta rakyat untuk dapat mengawal jalannya pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Katanya, hal itu perlu dilakukan supaya potensi terjadinya korupsi di Indonesia dapat dicegah.

"Itu sebabnya perlu dipahami adalah kewajiban kita bersama untuk mengawal rombongan kabinet kali ini. Sekecil dan sebesar apapun kompetensi kita masing-masing agar negeri ini cepat sejahtera dan memiliki daya saing karena sesungguhnya korupsi melemahkan daya saing dan menunda kesejahteraan," kata Saut kepada wartawan, Selasa (26/11/2019).

Baca: Istana Sebut Isu Calon Menteri Diminta Rp 500 Miliar Tak Masuk Akal

Saut pun belum bisa memastikan kebenaran isu tersebut. Jika benar, kata Saut, maka hal itu sangat berbanding terbalik dengan visi-misi Presiden Jokowi soal pencegahan korupsi.

"Bisa dibayangkan apabila itu benar tentu hitung dagang bisa terjadi, kepentingan melebar di luar visi presidennya dan seterusnya," katanya.

Saut kemudian mengingatkan soal Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Di mana di dalam sistem tersebut, dijelaskan bagaimana pentingnya membangun integritas penyaringan kader.

Baca: KPK Rilis Album Bertemakan Bahaya Laten Korupsi Jumat Pekan Ini

"Kita juga hanya bisa melakukan analisa apabila itu benar, maka ini mirip dengan apa yang KPK sebut dalam SIPP besutan KPK. Di mana diingatkan tentang pentingnya upaya membangun integritas (termasuk kabinet di dalamnya) melalui proses-proses rekrutmen kaderisasi menuju jenjang karir, proses kode etik atau code of conduct yang prudent sehingga framing yang tidak perlu tidak muncul," katanya.

Isu itu disampaikan Ketua PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat dalam diskusi 'Quo Vadis Pilkada Langsung', di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Minggu (24/11/2019).

Humphrey mulanya berbicara soal partai politik yang melakukan politik transaksional sehingga menyandera pemimpin baru yang muncul.

"Karena andai katakan juga pilkada langsung ini dilangsungkan kehidupan partai politik kita masih juga transaksional akan menghadapi masalah yang timbul dan akan sulit muncul bibir pemimpin yang kota anggap punya integritas dan berbuat banyak untuk kesejahteraan masyarakat kita. Pemimpin yang muncul ini pasti akan tersandera oleh kepentingan partai politik tersebut," ujar Humphrey.

Setelahnya, Humphrey menyebut adanya seorang profesional yang diinginkan Jokowi untuk menjadi menteri. Kandidat dari profesional itu pun lalu dilirik oleh partai politik yang bersedia menyokongnya. Hal itu, kata dia, mengingat adanya kendala alokasi parpol.

Baca: Ada Calon Menteri Diminta Setor Rp500 Miliar

Humphrey mengatakan endorsement tersebut tak cuma-cuma. Dia mengatakan sang calon menteri diminta berkontribusi sebesar Rp500 miliar selama dia menjadi menteri Presiden Jokowi.

"Bahkan juga, saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenarnya itu pilihan dari Jokowi, dia mau di-endorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu, tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri, dia harus bisa mengkontribusi Rp500 miliar," kata Humprey.