TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan bukan pilihan terbaik ketika Kementerian BUMN menunjuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Hal tersebut disampaikan Fadli Zon dalam acara Sapa Indonesia Malam yang videonya diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Senin (25/11/2019).

Fadli Zon menilai penunjukan Ahok sebagai petinggi BUMN cenderung dipaksakan.

Adanya kedekatan antara Presiden Joko Widodo dan Ahok dirasakan Fadli Zon juga dapat menjadi faktor keputusan tersebut.

Presiden Jokowi memang pernah dipasangkan dengan Ahok dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2012.

Selain itu, Presiden Jokowi dan Ahok mempunyai status keanggotaan di partai politik yang sama, yaitu PDI-P.

Baca: Pramono Anung Ungkap Alasan Pihak Istana Pilih Ahok Jadi Komisaris Utama di Pertamina

Baca: Jadi Komisaris Pertamina, Komjen Pol Condro Kirono akan Mundur dari Polri?

Keputusan memilih Ahok sebagai komisaris utama di Pertamina yang merupakan BUMN pada sektor strategis, menimbulkan berbagai macam pendapat di masyarakat.

Terutama di kalangan para tokoh politisi, pengamat politik, hingga para ekonom.

Menurut Fadli Zon, adanya berbagai tanggapan tersebut merupakan hal yang wajar.

"Saya kira bukan pilihan terbaik dan kecenderungannya dipaksakan. Yang waktu tempo hari saya menyatakan seperti ada semacam pertemanan sejati antara Jokowi dengan Ahok," terang Fadli Zon.

"Dan itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai macam spekulasi yang saya kira wajar saja," tambahnya.

Ahok telah menerima Surat Keputusan (SK) penunjukan dirinya sebagai Komisaris Utama Pertamina di kantor Kementerian BUMN, Senin (25/11/2019).

Kala itu Ahok ditanyai tentang serikat pekerja Pertamina yang melakukan penolakan atas penunjukan Ahok.

Ahok menuturkan para serikat pekerja belum mengenal dirinya saja.

Pria yang ingin disapa BTP ini juga bergurau jika dirinya merupakan lulusan S3 dari Mako Brimob.

"Ya dia belum kenal saya kan. Dia kan tidak tahu saya sudah lulusan S3 Mako Brimob," ucap Ahok dengan tertawa.

Menurut penjelasan Ahok, ia diminta datang untuk menerima Surat Keputusan (SK) atas dirinya menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Ahok mengatakan tidak ada persiapan khusus ketika akan menjadi seorang petinggi BUMN yang berada di sektor strategis.

Hingga saat ini, belum diketahui apa agenda Ahok selanjutnya.

"Saya diminta datang untuk terima SK. Jadi selanjutnya saya tidak tahu kan belum ketemu (Erick Thohir)," jelas Ahok.

Nantinya, Ahok akan melakukan pengawasan secara internal Pertamina. 

Sehingga akan berbeda ketika Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Ahok menjelaskan menjadi Komisaris Utama di Pertamina akan membantu dan mengawasi kerja Direktur Utama dan tim.

"Saya hanya mengawasi internal. Jadi ini beda kaya gubernur dulu. Saya hanya duduk, bantu, dan ngawasin," terang Ahok.

"Jadi masyarakat bisa melihat perkembangannya bagaimana, hasil kerja kita nanti bisa nilai sendiri di lapangan seperti apa ada kerja sama tim," tambahnya.

Ahok juga mengharapkan doa dan dukungan dari masyarakat.

Selain itu, Ahok juga meminta bantuan masyarakat untuk memberikan informasi kepadanya.

Hal tersebut dapat membantu Ahok untuk melakukan pengawasan secara maksimal.

"Saya harap tentu dukungan doa dari masyarakat ya, terus juga dukungan informasi dari masyarakat,"

"Karena kan fungsi saya pengawasan, semakin banyak masyarakat melaporkan kepada kami. Itu akan menolong kami melakukan pengawasan yang lebih baik. Karena tidak mungkin kita bisa mengawasi tanpa informasi."

Baca: Pertamina Bantah Gaji Ahok Rp 3,2 Miliar

Baca: Istana Presiden Akui Kadang Kangen Kritik Fadli Zon

"Ya istilahnya kaya dulu di Jakarta, kita ada clue lah. Kita bisa awasi, nah tujuan saya adalah membantu ibu Nicke dan teman-temannya berhasil jadi dirut Pertamina dalam sejarah kita gitu."

Ditanya mengenai keanggotaannya di PDI Perjuangan, Ahok enggan menjawab.

Ahok hanya mengatakan pastinya akan mengikuti peraturan yang ada.

Sebelumnya, sejumlah serikat pekerja Pertamina di berbagai daerah melakukan penolakan atas ditunjuknya Ahok menjadi pimpinan Pertamina.

Satu di antaranya adalah serikat pekerja Pertamina Plaju Palembang.

Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina RU III Plaju Palembang, Muhammad Yunus mengatakan Ahok tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi petinggi BUMN.

Muhammad Yunus menilai, Ahok sudah cacat pada persyaratan materiil.

Ahok juga dinilai tidak memiliki pengalaman dalam sektor minyak dan gas.

"BTP(Ahok) secara persyaratan adalah cacat daripada segi materiil," jelas Muhammad Yunus.

"Di mana di dalam keputusan SK tersebut integritas, pengalaman, dan juga di situ diberlakukan adalah persyaratan untuk menjadi pekerja di BUMN," tambahnya.

Muhammad Yunus menegaskan pemerintah dapat mencari sosok lain yang dapat menjabat posisi pimpinan Pertamina selain Ahok.

(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)