TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengungkap alasan Istana memilih Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Pramono Anung menjelaskan bahwa proses seleksi dalam pemilihan Ahok sebagai Komisaris Utama di Pertamina lewat proses yang panjang.

Pihak Istana dan Kementerian BUMN melihat berbagai faktor dalam memutuskan siapa yang pantas menduduki jabatan di Pertamina.

"Proses rekruitment seseorang menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama di BUMN itu melalui proses panjang dimana ketuanya adalah persiden, sekretarisnya saya, kemudian Pak Erick dan menteri terkait, kita lihat berbagai faktor," jelas Pramono Anung dalam tayangan yang diunggah KompasTV, Senin (25/11/2019).

Dalam hal ini, Pramono Anung menyebut bahwa tugas Ahok akan mengawasi sejumlah masalah.

Satu di antaranya adalah soal current account defisit.

Sehingga Pramono Anung menyebut Pertamina harus berubah dan berbenah.

"Kita memang menyadari bahwa, persoalan bangsa ini salah satunya mengenai current account defisit dan current account defisit itu yang memberikan kontribusi cukup besar adalah Pertamina dan PLN," tutur Pramono Anung.

Selain itu, dalam menjabat sebagai Komisaris Utama di Pertamina, Ahok diberi target untuk mengurangi impor minyak dan gas (migas).

"Maka dengan program-program B20 yang sekarang menjadi P30 kalau kemudian di internalnnya Pertamina tidak dilakukan pembenahan, impor minyaknya masih sangat besar, inilah yang menyebabkan tekanan terhadap neraca transaksi berjalan kita," terang Pramono Anung.

"Dengan demikian penugasan Pak Ahok paling utama di Pertamina adalah hal-hal yang berkaitan dengan itu, untuk memberikan pengawasan jangan sampai Pertamina tidak mau berubah masih berkeinginan untuk impor minyak," jelas Pramono Anung.

Sebut Banyak Mafia Migas di Pertamina, Said Didu Minta Ahok Memberantasnya

Menteri BUMN, Erick Thohir resmi mengangkat mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Pengangkatan Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina masih menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak.