"Tapi sekarang saya lihat KSP-nya belum jelas, katanya baru mulai dibentuk, tapi Pak Presiden sudah punya 14 staf khusus," kata dia.

Politisi PKS itu memberi apresiasi Staf Khusus Presiden yang sudah mewakili harapannya, yaitu dari kalangan anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas.

"Walaupun saya secara pribadi mengapresiasi teman-teman anak muda, perempuan, difabel, itu diwakili semua, personalnya saya apresiasi," imbuh Mardani.

Ia mempersilakan penunjukan staf khusus karena telah menjadi hak dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Karena sudah menang, boleh saja Pak Jokowi menunjuk, Pak Kiai Ma'ruf juga," ujar dia.

"Saya kira monggo saja, karena tiga bulan ini kami menilai kualitas dan kapasitasnya," lanjut Mardani.

Mardani menilai gaji staf khusus sebesar Rp 51 juta per bulan bukan angka yang kecil.

Sehingga perlu tupoksi yang jelas dalam penunjukan Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden.

"Walaupun catatan kami sebaik apapun orang, tapi tupoksinya seperti apa, mekanisme kerjanya seperti apa, dan yang utama akuntabilitasnya seperti apa, karena angka 51 bukan angka kecil," jelas Mardani.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, Staf Khusus Presiden tidak akan bekerja secara full time di Istana Kepresidenan.

Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Jokowi mengatakan, dirinya akan bertemu dengan para Staf Khusus Presiden minimal seminggu atau dua minggu sekali.

Alasannya karena para staf khusus memiliki pekerjaan dan kegiatan lain sebelumnya.

"Iya tidak full time jadi beliau-beliau ini sudah memiliki kegiatan, memiliki pekerjaan yang bisa nanti mingguan," ujarnya, melihat tayangan YouTube Kompas TV, Kamis (21/11/2019).

Menurut Jokowi, ia bersama Staf Khusus Presiden tidak harus setiap hari bertemu, cukup satu atau dua minggu sekali saja.