TRIBUNNEWS.COM - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi menyampaikan bukan tugas Staf Khusus Presiden untuk membuat sebuah kebijakan.

Ahmad Baidowi menilai Staf Khusus Presiden hanya mempercepat komunikasi antara presiden dengan masyarakat.

Selain itu, Staf Khusus Presiden juga bertugas mempercepat kebijakan presiden.

"Staf khusus itu tidak bisa membuat kebijakan, dia hanya mempercepat komunikasi, mempercepat akselerasi kebijakan," ujar Ahmad Baidowi di Studio Kompas TV Selasa (26/11/2019) dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Bisa jadi dalam proses komunikasi, tapi dalam mengambil keputusan tentu menteri dan sebagainya," lanjutnya.

Politisi PPP ini mengatakan, Staf Khusus Presiden membantu Presiden Jokowi menyederhanakan peraturan di Indonesia yang terlalu panjang alurnya.

"Saya sepakat, karena kadang birokrasi kita terlalu njelimet (sulit), maka Pak Jokowi mencoba menyederhanakan peraturan perundang-undangan yang bertentangan satu sama lain menjadi satu kesatuan," jelasnya.

Ia menyampaikan, peraturan birokrasi di Indonesia yang sulit menyebabkan investor berpikir dua kali untuk berinvestasi di Indonesia.

"Berdasarkan penelitian, lambatnya investor masuk ke Indonesia karena faktor perizinan, karena terbentur regulasi," ungkap Ahmad.

Sementara itu, Mardani Ali Sera yang turut hadir dalam acara Kompas Petang mengatakan akan memberi dukungan jika Jokowi membuat reformasi birokrasi.

"Pak Jokowi saya dukung untuk membuat reformasi birokrasi, kan isunya mau memangkas jalur birokrasi," ungkap Mardani.

Menurutnya, Jokowi harus mulai berani untuk memangkas birokrasi dan mengambil kebijakan di periode keduanya ini.

"Ayo Pak Jokowi, beliau sudah dua periode, ambil kebijakan berani dan strategis. Buat reformasi birokrasi yang memangkas, sehingga kita bisa belajar," jelas Mardani.

Dalam acara tersebut, Ahmad Baidowi menilai sistem birokrasi Indonesia mempunyai alur yang panjang.