"Keluhan dari Pak Presiden kepada Pemprov DKI Jakarta ini sebagai cambuk ya, artinya harus mampu memberi semangat atau dorongan Pemprov DKI Jakarta untuk lebih fokus, lebih fokus dalam hal mengurai kemacetan lalu lintas," jelas Nirwono.

Nirwono menilai hingga saat ini belum ada kebijakan yang signifikan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mengurai soal kemacetan lalu lintas.

"Kalau mau lebih serius, banyak PR yang harus di kerjakan dengan waktu yang cukup sempit," terang Nirwono.

Menurut Nirwono ada tiga kebijakan yang bisa dilakukan oleh Anies Baswedan untuk mengurai kemacetan di Jakarta.

Pertama, mengintegrasikan seluruh transportasi massal yang ada baik fisik maupun sistem.

Kedua, peremajaan bus sedang yang sudah dibicarakan namun belum dilakukan.

Ketiga, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi ke pusat kota yang saat ini masih menggunakan kebijakan ganjil-genap.

"Kebijakan ganjil-genap yang sampai sekarang belum terlihat efektifitasnya," jelas Nirwono.

Menurut Nirwono satu dari solusi untuk mengurai kemacetan di Jakarta adalah menggunakan jalan berbayar elektronik.

"Nah ini yang menurut saya seharusnya dilakukan kebijakan-kebijakan Pak Anies ya untuk menguarai kemacetan lalu lintas dengan tegas," jelas Nirwono.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)