Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pimpinan MPR Setuju Wantimpres Diisi Ketua Umum Parpol Koalisi

Atas permintaan Presiden, Wantimpres bisa mengikuti sidang kabinet serta kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan.

Pimpinan MPR Setuju Wantimpres Diisi Ketua Umum Parpol Koalisi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Joko Widodo dan KH Maruf Amin didampingi sejumlah pimpinan partai politik pendukung memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan tertutup di Jakarta, Kamis (18/4/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan bahwa pihaknya setuju jika posisi Dewan Pertimbangan Presiden diisi oleh Ketua Umum Parpol dari koalisi pendukung pemerintah.

Hal itu ditegaskan Asrul Sani menanggapi beredarnya diangkatnya Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono, dan Ketua Umum PSI Grace Natalie sebagai Dewan Penasihat Presiden (Wantimpres).

Menurut Asrul, pengangkatan Wantimpres merupakan hak prerogatif Presiden.

“Pengangkatan itu hak prerogatif Presiden Jokowi. Termasuk jika Pak OSO, Diaz Hendropriyono, Grace Natalie, itu sepenuhnya kewenangan presiden,” tegas Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Baca: Jokowi Beri Tugas Pada 7 Staf Khusus Presiden Rancang Desain Inovasi Kartu Pra Kerja

Menurut Sekjen PPP itu, setidaknya berdasarkan 16 UUD 1945, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Wantimpres itu harus dibentuk dalam tiga (3) bulan sejak Presiden Jokowi dilantik sebagai Presiden RI.

“Ya, kita tunggu saja,” katanya singkat.

Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, kalau Wantimpres itu hak prerogatif Presiden Jokowi. Mereka ini akan memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

“Pemberian nasihat dan pertimbangan itu wajib dilakukan oleh Wantimpres, baik diminta ataupun tidak oleh Presiden. Penyampaian nasihat dan pertimbangan itu juga bisa dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota Wantimpres,” jelas Waketum PKB itu.

Disebutkan, jika komposisi Wantimpres diangkat dari Ketum Parpol koalisi pendukung pemerintah, maka arah ideologi pembangunan menjadi semakin jelas.

“Kalau dari pimpinan koalisi, kan jelas ideologinya. Bukan orang yang entah dari mana, tiba-tiba masuk jadi Wantimpres, kan tidak elok juga,” ujarnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas