"Terlepas dari 212 yang pertama, konteksnya adalah pilkada DKI, kemudian ada kasus disitu masalah Pak Ahok," kata dia.

Namun setelah Ahok diputuskan bersalah dan sudah mendekam di balik jeruji besi, aksi 212 tersebut tetap berjalan.

Aksi Reuni Akbar PA 212 itu sudah diselenggarakan pada 2017 dan 2018 lalu.

Guntur berujar pada Reuni Akbar 2018 lalu, PA 212 menggunakannya sebagai kepentingan politik untuk pemilihan presiden 2019.

Menurutnya, pada waktu itu PA 212 menggunakan aksi reuni tersebut untuk mendukung Prabowo Subianto, yang saat itu menjadi lawan Jokowi.

"Tapi kemudian setelah Pak Ahok dihukum, tetap saja 212 bergulir, dan kita tahu itu digunakan sebagai politik untuk 2019, waktu itu adalah Pak Prabowo," tutur Guntur.

"Jadi kalau kita lihat dari rekam jejak 212, memang tidak pernah lepas dari motif-motif politik," lanjut Guntur.

Sementara, Slamet Ma'arif menilai wajar jika dalam reuni 2018 lalu, disoroti sebagai kegiatan politis.

Mengingat pada 2018 kemarin, berdekatan dengan tahun politik 2019 yang akan menyelenggarakan pemilihan presiden.

Namun, pada reuni 2019, Slamet mempertanyakan sorotan kepada PA 212 tersebut.

"Kalau tahun kemarin kita disoroti kegiatan kita politis, itu wajar, kalau sekarang pertanyaannya politisnya apa?" tanya Slamet.

Ia menegaskan, tetap membela agama Islam, terlepas itu berkaitan dengan kegiatan politik atau tidak.

"Ada urusan politik, tidak ada urusan politik, membela agama, membela Islam, tetap kita laksanakan," jelasnya.

Selain itu, ia menyebut sekat antara warga negara Indonesia saat pemilihan presiden beberapa waktu lalu juga sudah hilang.