Di mata aktivis LSM Anti-narkoba khusus anak-anak di bawah umur ini, Nurdin Halid adalah salah satu tokoh senior Bone yang sukses dalam setiap organisasi tingkat nasional yang dipimpinnya, terutama ketika menjadi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, Ketua Umum PSSI, dan Ketua Harian Partai Golkar.

“Karena itu, saya sangat yakin Pak Nurdin Halid mampu menjadi pelindung dan pengayom wadah kerukunan warga Bone diaspora ini. Apalagi, secara ekonomi dan ketokohan Pak Nurdin sudah mapan sehingga saya yakin beliau tidak punya kepentingan apa pun dengan wadah kerukunan ini,” ujar Alwiyah.

Provinsi Bone Raya dan Koperasi

Ada dua program strategis yang dibacakan dalam deklarasi FK-MBR ini, yaitu penguatan ekonomi keluarga melalui koperasi dan dukungan bagi terbentuknya propinsi Bone Raya. Menurut Nurdin Halid, koperasi akan dijadikan sebagai wadah pengikat yang konkrit dirasakan oleh warga Bone diaspora.

“Koperasi bisa memperkuat ikatan kerukanan di antara sesama warga Bone di perantauan maupun antara warga Bone perantauan dengan warga Bone di Sulsel. Melalui koperasi juga diharapkan bisa memperkuat ekonomi keluarga masyarakat Bone,” ujar Nurdin Halid.

Program ini tak lepas dari pengalaman Nurdin Halid sebagai praktisi koperasi sejak usia muda maupun kepemimpinanya di bidang perkoperasian. Sejak tamat kuliah Jurusan Ekonomi Perusahaan di IKIP Makassar tahun 1982, Nurdin Halid terjun di dunia koperasi sebagai Manajer PPK di Kabupaten Gowa tahun 1983. Karirnya di dunia koperasi terus menanjak, menjadi Kepala Perwakilan Puskud Hasanuddin di Kabupaten Pinrang dan Sidrap (1987-1991), menjadi Dirut Puskud Hasanuddin (1992-11997), Ketua Umum Inkud (1998), dan hingga kini menjadi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

“Alasan lain saya mendukung pembentukan Forum Komunikasi ini karena melihat ada harapan pada sosok Pak Nurdin Halid sebagai pejuang ekonomi rakyat, khususnya koperasi. Di bawah Pak Nurdin, saya berharap koperasi menjadi tiang ekonomi keluarga masyarakat Bone diaspora maupun masyarakat Bone di Sulawesi sana,” ujar Alawiyah.

Program strategis lain yang dibacakan dalam Deklarasi itu ialah dukungan bagi terbentuknya Propinsi Bone Raya. Secara demografi, luas wilayah, dan sumber daya alam maupun kesejarahan, kabupaten Bone dan beberapa kabupaten sekitarnya dinilai layak menjadi sebuah propinsi.

Latif Tekke yakin FK-MBR mampu menyatukan semangat dan tekad untuk mengembalikan kejayaan Bone di masa lampau, yaitu Bone, Soppeng, dan Wajo menuju terbentuknya propinsi Bone Raya. Sebagai suku bangsa bahari yang terkenal sebagai pelaut ulung, masyarakat Bugis Bone mendiami hampir seluruh daerah pesisir Nusantara, bahkan hidup tersebar di berbagai negara seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Australia hingga Afrika.

“Kejayaan sejarah masa lalu itu tercermin dari fakta bahwa hampir seluruh wilayah pesisir Indonesia ada orang Bugis Bone. Orang Bugis Bone juga menyebar dan hingga kini hidup di berbagai negara secara turun-temurun. Kami menaruh harapan pada Pak Nurdin untuk menjadi yang terdepan mengembalikan kejayaan Bone di masa lalu itu. Melalui FK-MBR ini, Pak Nurdin diharapkan bisa mempersatukan warga Bone di tanah rantau terutama melalui koperasi serta terwujutnya propinsi Bone Raya,” demikian Latif Tekke.

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten terluas di Indonesia, yaitu mencapai 4.559 km2. Jumlah penduduk Bone hingga pertengahan tahun 2019 mencapai hampir 1 juta orang yang mendiami 27 kecamatan, 328 desa, dan 44 kelurahan. Data BPS 2017, luas areal persawahan Kabupaten Bone 88.449 ha, ladang 120.524 ha, tambak: 11.148 ha, perkebunan 43.052,97 ha, hutan: 145.073 ha, padang rumput dan lainnya: 10.503, 48 ha.

Bagian utara Kabupaten Bone berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng. Bagian Selatan dibatasi Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa. Ada Teluk Bone di sebelah Timur. Di bagian Barat dibatasi Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru.

Menurut Andi Kasman, secara historis, Bone itu mencakup Berru dan Sopeng. “Dari diskusi dengan Pak Nurdin, kami juga akan mengajak Bulukumba, Wajo, dan Sinjai,” kata Andi Kasman.