Jokowi Dukung Nadiem Hapus UN, Sebut Program 'Merdeka Belajar' Sudah Dihitung dan Dikalkulasi
Presiden Jokowi menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Nadiem Makarim 'Merdeka Belajar'. Ujian Nasional akan diganti Asesmen Kompetensi Minimum
Penulis: Nidaul 'Urwatul Wutsqa
Editor: Ifa Nabila
Ia berpendapat agar siswa supaya tetap belajar, sebab Ujian Nasional itu penting.
Tak banyak berkomentar, Jusuf Kalla mengatakan akan menjelaskan di kemudian hari.
Apa Itu Sistem Asesmen Kompetensi Minimum?
Disampaikan Nadiem Makarim, Asesmen kompetensi minimum bukanlah untuk mengevaluasi prestasi murid, namun untuk melihat kualitas sekolah.
"Ini hanya sebagai tolak ukur sekolahnya sedang di mana. Jadi ini sebenarnya kita melakukan penilaian standar nasional adalah untuk mengetahui tingkat sekolahnya ini sudah mencapai nggak level minimun?" kata Nadiem dilansir KompasTV, Kamis (12/12/2019).
Lebih lanjut, penilaian Asesmen Kompetensi Minimum ini dapat memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimumnya masing-masing.
Adapun materi dari Asesmen Kompetensi Minimum adalah literasi dan numerasi.
Dikutip dari Kompas.com, Nadiem menjelaskan bahwa literasi bukanlah hanya kemampuan membaca.
Literasi adalah kemampuan menganalisa suatu bacaan, sehingga siswa mampu untuk mengerti atau memahami konsep di balik tulisan.
Sedangkan Numerasi adalah kemampuan menganalisa untuk menggunakan angka-angka dalam matematika.
Numerasi bukan hanya kemampuan menghitung.
Numerasi adalah kemampuan mengaplikasikan konsep hitungan di dalam suatu konteks yang abstrak atau yang nyata.
Selain Asesmen Kompetensi ini ada pula survei karakter.
Survei karakter merupakan penilaian kepada siswa tentang penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan sekolah.
Menurut Nadiem, dari penanaman nilai-nilai Pancasila itu akan diketahui kondisi siswa baik dari lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga.
Selain itu, ia menuturkan dari survei karakter ini akan dilihat apakah diberikan ajaran yang tidak toleran atau telah diberikan kesempatan untuk beropini. (*)
(Tribunnews.com/Nidaul 'Urwatul Wutsqa)