TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan dukungannya terkait penggantian Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter pada 2021 mendatang.

Menurut Jokowi, pada program asesmen itu yang menjadi sasarannya adalah sekolah dan para guru.

Hal tersebut Jokowi sampaikan setelah meresmikan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek, Kamis (12/12/2019).

"Sudah tidak ada UN lagi nanti di 2021, akan diganti dengan yang namanya Asesmen Kompetensi," ujar Jokowi, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (12/12/2019).

"Artinya yang di-asesmen nanti adalah sekolah, yang di-asesmen nanti guru-guru," jelas Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan, program survei karakter akan dijadikan pemerintah untuk mengevaluasi pendidikan Indonesia.

"Juga nanti ada yang namanya survei karakter, itu nanti yang akan dijadikan evaluasi, pendidikan kita sudah sampai level mana," ungkapnya.

Sehingga, Jokowi menegaskan, pemerintah mendukung langkah dari Nadiem Makarim untuk mengganti pelaksanaan UN 2021.

"Saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan," lanjutnya.

Sementara, Wakil Presiden Maruf Amin meminta Nadiem Makarim memikirkan parameter atau tolak ukur penilaian siswa setelah UN dihapus nanti.

Maruf Amin menegaskan, Mendikbud harus memikirkan sistem pengganti yang akan menjadi alat ukur berhasil atau tidaknya pendidikan di tiap-tiap daerah.

"UN itu kan alat ukur, untuk mengukur standar daripada kemampuan anak-anak didik dari berbagai tingkatan," ujar Maruf Amin, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (11/12/2019).

"Kalau mengganti, akan menghilangkan UN, harus ada alat ukur yang efektif untuk mengukur tingkat pendidikan di masing-masing daerah," jelasnya.

Menurut Maruf, penetapan alat ukur ini penting untuk dijadikan penilaian terkait pengembangan kualitas sekolah di berbagai daerah.