TRIBUNNEWS.COM - Presiden Jokowi memberikan tanggapannya soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang maju ke Pilkada Solo 2020.

Sebelumnya, dalam orasinya di hadapan para relawan, Gibran telah menyatakan bahwa dirinya resmi mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Solo periode 2020-2025.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi menegaskan pilkada merupakan sebuah kompetisi yang penentuannya berdasarkan pada suara rakyat.

Lebih lanjut, presiden menuturkan Gibran tidak ditunjuk maju oleh DPP. 

"Itu kan kompetisi," kata Jokowi dalam tayangan yang diunggah kanal Youtube Kompas TV, Kamis (12/12/2019).

Jokowi menambahkan, dalam sebuah kompetisi akan selalu ada kemungkinan menang dan kalah.

Ia pun kembali menegaskan bahwa semua keputusan berdasarkan pilihan rakyat.

"Kompetisi itu bisa menang, bisa kalah," tuturnya.

"Terserah rakyat, yang memiliki hak pilih," sambung Jokowi.

Kepala negara pun meminta masyarakat untuk dapat membedakan antara penunjukan dan kompetisi.

"Ini kompetisi, bukan penunjukan," tegasnya.

"Beda, tolong dibedakan," imbuh Kepala Negara.

Sementara itu, Analis Politik UIN, Gun Gun Heryanto menyebut pernyataan Jokowi tersebut tidak dapat mengakhiri perbincangan soal politik dinasti.

Gun Gun menyampaikannya dalam sebuah wawancara di tayangan Kompas Petang yang diunggah di kanal Youtube Kompas TV pada Kamis (12/12/2019).

Saat ditanya apakah argumen Jokowi tersebut cukup untuk mengakhiri perbincangan soal politik dinasti, Gun Gun menyatakan bahwa hal itu belum cukup.

"Belum cukup," ungkap Gun Gun.

Menurutnya, argumen tersebut merupakan wacana yang masih perlu pembuktian saat dilaksanakan di tingkat praktis.

Gun Gun menyampaikan, dalam praktiknya, Jokowi harus benar-benar mampu memberi contoh yang baik.

Dalam arti, menurut Gun Gun, Jokowi sebaiknya tidak masuk ke wilayah yang sangat politis untuk memberi dukungan pada anak dan menantunya.

Terlebih menyediakan fasilitas khusus untuk mereka.

Pasalnya, hal tersebut dinilai akan memunculkan konflik kepentingan.

"Ini kan namanya declare wacana," kata Gun Gun.

"Nanti di tingkat praktis, Pak Jokowi juga harus benar-benar menunjukkan role model bahwa ketika anak dan mantunya maju di pilkada, dia tidak kemudian masuk di wilayah yang sangat politis untuk memberi dukungan-dukungan apalagi fasilitas yang di situ menunjukkan conflict of interest," terang Gun Gun.

Analisis politik itu pun berharap presiden dapat benar-benar memberikan kemandirian bagi anak dan menantunya yang maju ke pilkada.

Selain itu, Jokowi juga diharapkan dapat membuktikan bahwa majunya anggota keluarga presiden dalam pilkada tidak diberi hak-hak khusus, baik di internal partai maupun saat penyelenggaraan pilkada berlangsung.

"Saya berharap sih ketika Pak Jokowi sekarang menjadi presiden dan anak-mantunya kemudian menjadi bagian kontestasi kemudian diberi kemandirian, independensi," ujar Gun Gun.

"Kemudian bisa jadi contoh bahwa tidak seluruh anak atau mantu yang berpilkada itu mendapatkan hak-hak khusus, baik di internal partai maupun pada saat penyelenggaraan," sambungnya.

Kata Pengamat Politik Soal Politik Dinasti

Soal perbincangan politik dinasti yang santer terdengar belakangan ini, Gun Gun memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut.

Menurutnya, politik dinasti adalah cara-cara masif, resesif, dan menutup akses demokratis dari kompetitor lain.

"Ya kalau misalnya Pak Jokowi punya putra dan dia menutup akses lalu memanfaatkan segala macam instrumen kekuasaan untuk membatasi kompetitor, itu namanya politik dinasti," kata Gun Gun.

Akan tetapi, Gun Gun menuturkan hak politik melekat pada seluruh warga negara.

Setiap warga negara berhak untuk mencalonkan diri.

"Hak politik melekat pada seorang warga negara untuk mencalonkan diri," tuturnya.

"(Jika) dia kemudian maju dengan cara-cara yang demokratis, anak siapa pun dia, berhak memang untuk maju, kita harus menghormati pilihan setiap orang," sambungnya.

Gun Gun pun meminta untuk dapat membedakan antara politik dinasti yang merusak demokrasi dengan penggunaan hak sipil politik untuk kemudian maju sesuai prosedur demokratis. 

"Jadi harus kita bedain nih, antara politik dinasti yang kemudian akan merusak demokrasi karena menutup akses yang sehat dengan majunya seseorang atas nama hak sipil politiknya," ujar Gun Gun.

"Ketika dia memiliki hak sipil politik kemudian mencalonkan diri dengan mengikuti prosedur demokratis, dengan cara-cara berkeadaban, seperti etika, hukum, keadaban berpolitik, itu menurut saya wajar saja kalau kemudian dia mencalonkan diri," tambahnya. 

Keuntungan Gibran Sebagai Putra Presiden

Sebelumnya, Gun Gun Heryanto menuturkan, sebagai putra presiden, langkah Gibran untuk terjun ke kancah politik memiliki keuntungan.

Pernyataan itu disampaikan Gun Gun dalam wawancaranya di Kompas Petang yang diunggah ke kanal YouTube Kompas TV pada Kamis (12/12/2019).

Menurutnya, sebagai putra Jokowi, Gibran diuntungkan dengan memiliki ruang political publicity atau publisitas politik.

Hal itu dapat dilihat dari adanya beberapa pemberitaan Jokowi yang dikaitkan dengan kabar mengenai keluarganya.

Oleh karena itu, Gun Gun menuturkan, ruang pemberitaan yang diperoleh keluarga Jokowi secara otomatis meningkat popularitas anggota keluarganya, termasuk Gibran dan menantu kedua Jokowi, Bobby Nasution.

"Positifnya, ya, dia mungkin akan lebih mudah mendapatkan yang disebut ruang political publicity atau publisitas politik karena semenjak Pak Jokowi menjadi presiden, hampir setiap hari pada saat pemberitaan Jokowi juga memberitakan keluarga," jelas Gun Gun.

"Di situ nama Gibran dan sosok lain termasuk juga menantu itu kemudian mendapatkan ruang pemberitaan, polaritasnya naik," sambungnya.

Menurut Gun Gun, popularitas ini menjadi modal dasar elektoral.

"Popularitas itu, ingat, salah satu modal dasar elektoral selain elektabilitas dan akseptabilitas," tutur Gun Gun.

"Jadi, secara modal politik dia pasti naik," sambungnya.

Sementara itu, langkah Gibran terjun ke dunia politik akan dinilai negatif apabila Gibran kemudian memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki Jokowi.

"Negatifnya kalau kemudian ada upaya-upaya memanfaatkan hak-hak khusus sebagai bagian dari orang yang berada dalam kekuasaan," terangnya.

Gun Gun mencontohkan adanya politisi birokrasi hingga memanfaatkan ragam fasilitas yang melekat pada Jokowi.

"Misalnya, tentu kita tidak berharap, adanya politisasi birokrasi, memanfaatkan ragam fasilitas-fasilitas yang sebenarnya melekat pada Pak Jokowi, entah itu misalnya instrumen kekuasaan, keamanan, intelijen, termasuk juga dana," jelas Gun Gun. 

Menurutnya, Gibran harus mampu menunjukkan kemandiriannya dan berkompetisi dengan cara sehat.

"Ketika itu semua bisa direstriksi, tidak kemudian memanfaatkan sumber-sumber kekuasaan yang saya sebut tadi ya, menurut saya Gibran harus kemudian menunjukkan bahwa dirinya mandiri dan kemudian mampu berkompetisi dengan cara yang sehat," tutur Gun Gun.

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta)