TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah China terbuka atas apa yang terjadi pada warga Muslim Uighur di Xianjiang, agar tak simpang siur di masyarakat global.

Ia menegaskan, Indonesia mendukung penegakan hak asasi manusia.

"Indonesia berharap semua pihak supaya terbuka lah, lebih terbuka termasuk China, termasuk Myanmar, kita minta lebih terbuka, China lebih terbuka," ungkapnya di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (17/12/2019).

Baca: Soal Uighur, Anggota Komisi I DPR Bela NU dan Muhammadiyah

Saat disinggung terkait fasilitas yang didapat oleh organisasi masyarakat Indonesia seperti NU, MUI, serta Muhammadiyah, untuk tak mengkritik tragedi kemanusian di Uighur, Ketua MUI non aktif ini membantahnya.

"Pemerintah kan memang konsisten kalau soal perlindungan hak asasi manusia, kita ormas-ormas akan mendukung upaya-upaya perlindungan itu," kata dia.

Baca: Muhammadiyah Protes Pemberitaan Wall Street Journal tentang Etnis Uighur

Sebelumnya, baik MUI, NU, dan Muhammadiyah telah membantah laporan media asing Wall Street Journal (WSJ) yang menyebut pemerintah China menyuap ketiga ormas itu agar menutupi kekerasan yang dialami warga Muslim Uighur itu.

Isu Uighur mencuat pada 2018 lalu, bermula dari laporan organisasi HAM Internasional yang menyebut pemerintah China menahan satu juta orang Uighur di kamp penahanan.