TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pembangunan ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser, Kalimantan Timur, memang perlu dibagi-bagi ke pihak swasta.

Jokowi menjelaskan, membangun ibu kota negara memerlukan anggaran yang sangat besar, tetapi jangan sampai menggangu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami ingin mencari sumber pendapatan yang tidak semua negara melakukan, tapi barang jadi. Bisa lewat skema KPBU (kerjasama pemerintah dengan badan usaha), bisa lewat investasi swasta, kan banyak," tutur Jokowi di Novohotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/12/2019).

"Kalau pikirannya negarif, ya repot. Bagi-bagi proyek, ya harus dibagi, masa kita kerjakan sendiri, APBN habis lah. Artinya keterlibatan di luar pemerintah itu sangat diperlukan," sambung Jokowi.

Baca: Menurut Jokowi, Jiwasraya Sudah Bermasalah Sejak Era SBY

Menurut Jokowi, pemerintah justru berharap ada keterlibatan pihak swasta untuk ikut serta membangun kawasan ibu kota baru, misalnya masuk ke sektor transportasi dan pendidikan.

"Jadi ngapain kita keluarkan uang, kalau ada dari non APBN bisa. Ini yang sedang kami kembangkan, kepercayaan ibu kota sebuah gagasan yang patut didukung mereka (swasta)," tutur Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, total lahan termasuk cadangan untuk ibu kota baru seluas 256 ribu hektare dan untuk kawasan inti ibu kota hanya 56 ribu hektare.

"Dari kawasan itu, yang dipakai untuk pemerintahan hanya 5.600 hektare. Artinya yang lain berupa apa? Ya berupa hutan yang akan kami perbaiki," ucap Jokowi.

Langkah perbaikan hutan, kata Jokowi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyiapkan kebun bibit tanaman seluas 100 hektare di kawasan ibu kota baru nantinya.

"Kami ingin memperbaiki karena sudah banyak yang rusak, yang akan menjadi daya tarik bagi ibu kota ini," tutur Jokowi.

Sementara terkait masih adanya lokasi bekas pertambangan di kawasan ibu kota, Jokowi menegaskan, hal tersebut merupakan kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi.

"Itu kewajiban mereka (reklamasi), hati-hati loh, itu kewajiban. Kalau kewajiban tidak dilaksanakan, bisa langsung kami cabut (izinnya), jangan dibolak-balik, sejak dulu wajib hukumnya," papar Jokowi.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur hanya akan menguntungkan para pengusaha pemilik izin lahan konsesi.

Koordinator Nasional Jatam, Merah Johansyah, mengatakan sebagian besar lahan yang akan menjadi lokasi berdirinya ibu kota baru dikuasai oleh sejumlah pengusaha.

"Maknanya, negosiasi pemerintah menggunakan uang rakyat Rp 466 triliun akan terjadi bukan dengan rakyat, tapi untuk pemilik konsesi. Siapa yang diuntungkan? Mereka. Untuk para oligarki, para pemilik konsesi," kata Merah dalam diskusi di Kantor YLBHI, Selasa (17/12/2019).

Merah menuturkan, sebanyak 148 dari 162 izin konsesi merupakan lahan pertambangan dan tidak sedikit yang meninggalkan lubang-lubang bekas pertambangan yang masih menganga.

Menurut Merah, hal itu membuka peluang adanya negosiasi antara pemerintah dan pemilik lahan dalam merevitalisasi area-area lubang tambang tersebut.

"Jadi yang diuntungkan dari proses ini bukan rakyat, tapi para pemegang konsensi. Apakah pemegang konsesi akan rela berikan lahan-lahannya kepada pemerintah, atau ada deal-deal-annya apa," ujar Merah.