Menteri LHK Ingin Manggala Agni Diangkat Sebagai PNS Seperti Polhut
Siti Nurbaya mengungkapkan fakta, sekiranya ada 825 orang petugas Manggala Agni di seluruh Indonesia, akan tetapi yang menjadi PNS dapat dihitung deng
Editor: Johnson Simanjuntak
![Menteri LHK Ingin Manggala Agni Diangkat Sebagai PNS Seperti Polhut](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/siti-nurbaya-nih59.jpg)
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar ingin petugas pemadaman karhutla atau Manggala Agni menjadi PNS seperti Polisi Hutan (Polhut).
Hal tersebut disampaikannya usai memberikan penghargaan kepada 34 perwakilan Manggala Agni dari seluruh Indonesia dalam acara Koordinasi Strategi Pengendalian Karhutla Tahun 2020, di KLHK, Jakarta, Kamis (19/12/2019).
"Lebih penting lagi dari penghargaan dan apresiasi ini adalah bagaimana nasib kepegawaian para Manggala Agni," ujar Menteri LHK.
Baca: Menteri Siti Nurbaya: Ibu Kota Negara Dibangun dengan Konsep Smart and Forest City
Siti Nurbaya mengungkapkan fakta, sekiranya ada 825 orang petugas Manggala Agni di seluruh Indonesia, akan tetapi yang menjadi PNS dapat dihitung dengan jari.
Oleh karena itu, KLHK lewat Sekretaris Jenderal (Sekjen) KLHK akan memperjuangkan nasib kepegawaian petugas Manggala Agni dari KLHK.
"Sekjen sedang bekerja keras memformulasikan dan sedang kita diskusikan dengan Kemenpan RB. Saya juga minta atensi ke pak Tjahjo agar Manggala Agni menjadi PNS jabatan fungsional seperti Polhut, seperti perlindungan ekosistem hutan dan lain-lain," ujar Menteri Siti.
Baca: Tiga Siswa Ini Jadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sehari
Beratnya tugas Manggala Agni menurut Menteri LHK perlu diapresiasi, sehingga ia mendesak Sekjen LHK, Bambang Hendroyono agar segera mengurus kejelasan kepegawaian Manggala Agni.
"Pak Sekjen saya minta bulan Januari sudah ada berita yang pasti," ujar Menteri Siti Nurbaya.
Kedepannya, jika para petugas Manggala Agni sudah mendapatkan kejelasan status kepegawaian dari pemerintah, mereka akan diberikan banyak pembekalan terkait Karhutla.
"Tentu saja banyak pembekalan yang harus dimiliki. Nanti kalau sudah jelas posisinya, pembinaan akan terus di lakukan," ujar Menteri LHK.