Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PPP DPR meminta pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri untuk berdiplomasi dengan pemerintah Cina terkait kondisi masyarakat muslim Uighur.

Hal itu untuk diperoleh penjelasan mengenai dugaan pendidikan vokasi yang seperti kamp tertutupatau pelarangan ibadah termasuk kemungkinan mengonsumsi makanan yang tidak sesuai ajaran Islam.

"Hasil penjelasan tersebut bisa disampaikan ke muslim Indonesia sehingga tidak ada lagi informasi yang simpang siur," kata Sekretaris fraksi PPP DPR Achmad Baidowi melalui keterangannya, Jumat (20/12/2019).

Pria yang akrab disapa Awiek ini mendukung pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang meminta pemerintah Cina terbuka kepada dunia internasional terkait dengan masyarakat muslim Uighur.

Keterbukaan sikap pemerintah China bisa menghilangkan kecurigaan dunia serta dapat mengakhiri kontroversi yang berkepanjangan terkait isu pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur.

Lebih lanjut ia mengatakan fraksi PPP melalui anggota di Komisi I DPR meminta pemerintah Indonesia dapat berdialog dengan pemerintah Cina.

Hal itu bertujuan agar dapat ditemukan model pembangunan yang lebih sesuai dengan nama Provinsi Xinjiang Uighur Autonomous Region atau Daerah Otonom Xinjiang Uighur.

Tanpa bermaksud mengintervensi urusan dalam negeri Cina, ia menyarankan meniru model otonomi daerah yang diterapkan Indonesia.

"Paling tidak bertukar pengalaman antar negara menjadi bagian Indonesia untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia," katanya.

Awiek juga meminta pemerintah dan ormas-ormas Islam untuk menjaga soliditas dan kesatuan sikap terkait persoalan muslim Uighur ini.

"Demi melindungi hak-hak asasi manusia saudara-saudara kita di Uighur, sebagaimana juga umat Islam di belahan dunia lainnya," ujarnya.