Tito akhirnya mengundurkan diri dari posisi Kapolri. Dua hari berselang, sosoknya terlihat di Istana Negara saat Presiden Jokowi memperkenalkan Kabinet Indonesia Maju.

Mantan Kapolda Papua tersebut didapuk oleh Jokowi menjadi menteri dalam negeri menggantikan Tjahjo Kumolo di kabinet sebelumnya.

Presiden Jokowi kemudian mengungkap alasan menunjuk mantan Kapolri tersebut sebagai menteri dalam negeri lantaran banyaknya kritik yang datang.

"Kita tahu Pak Mendagri punya pengalaman di daerah, memiliki pengalaman yang baik di lapangan. Hubungan pada saat beliau menjadi Kapolri dengan kepala daerah juga baik," ujar Presiden Jokowi saat berbincang santai di Istana Merdeka, Kamis (24/10/2019).

"‎Oleh sebab itu saya tugaskan Pak Tito untuk mengawal cipta lapangan kerja agar investasi-investasi yang ada di daerah bisa berjalan dengan baik," tambahnya.

Selanjutnya Jokowi meminta Tito agar pengalaman-pengalaman utamanya di bidang pelayanan publik di daerah agar ‎bisa dikoordinasikan dengan baik dengan seluruh kepala daerah yang ada.

"sehingga tata kelola dengan dunia usaha, pelayanan dunia bisnis dan investasi betul-betul ramah, cepat dan bisa mencipkatan lapangan kerja," tutur Jokowi.

Di dunia usaha, kata Jokowi, banyak yang ingin berinvestasi baik itu lokal, global hingga nasional. Sayangnya hal ini kerap terhambat masalah perizinan.

"Itu tugas berat yang saya berikan, juga yang berkaitan dengan keamanan dan tertib sosial. Ini juga bagian tanggung jawab Mendagri. Pak Tito punya pengalaman ini," ungkapnya.

Baca: Ini Harapan Jokowi untuk Pimpinan KPK Firli Bahuri Cs

Soal kasus Novel Baswedan yang belum dituntaskan Tito, Jokowi menyatakan bakal menagihnya pada Kapolri yang baru, Komjen Pol Idham Azis. Diungkap Jokowi, sebelum diangkat sebagai Mendagri, Tito menyerahkan langsung perkembangan kasus Novel Baswedan.

"‎Saya melihat laporan kemarin yang sebelum saya angkat Pak Tito jadi mendagri. Beliau laporan, saya kira ada perkembangan yang sangat baik. Nanti akan segera diteruskan ke Kapolri yang baru dan segera diumumkan kalau memang betul-betul selesai. Ini bukan kasus yang mudah," tambah Jokowi.

2. Komjen Pol Firli Bahuri

Firli Bahuri diketahui turut serta dalam seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan dan masih berpangkat Inspektur Jenderal.

Firli awalnya termasuk dalam lima komisioner yang dipilih oleh anggota Komisi III DPR RI. Kemudian untuk pemilihan Ketua KPK dilakukan berdasarkan Musyawarah Kapoksi (Ketua Kelompok Fraksi) terhadap 5 Capim KPK terpilih.