TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri menegaskan tidak lagi memegang jabatan struktural apapun di Polri.

“Saya tidak lagi memiliki jabatan apapun di Polri,” kata Firli Bahuri, dilansir kanal YouTube Berita Satu, Jumat (27/12/2019).

Firli Bahuri mengatakan sejak 19 Desember 2019 sudah tak mengisi posisi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam).

"Jadi saya sejak 19 Desember 2019 sudah tidak punya jabatan apapun di Polri." ujar Firli.

Firli menilai posisi Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri bukan suatu jabatan.

"Itu bukan jabatan," jelas Firli Bahuri.

Lebih lanjut, ia tak banyak bicara terkait desakan Istana Negara agar melepas statusnya di Polri.

Diketahui, Firli Bahuri menjabat Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri setelah itu menjadi analis kebijakan Baharkam Polri.

Tanggapan Wapres soal Status Firli

Soal status Firli juga direspons oleh Wakil Presiden Maruf Amin. 

Dalam pernyataanya, Maruf Amien meminta Firli untuk mematuhi UU tentang KPK. 

"Ya kita liat dulu apa jabatannya itu jabatan seperti apa sih. Apa jabatan yang tidak boleh dirangkap. Kita lihat posisi seperti apa itu. Kalau tidak salah analis ya, analis itu struktural atau enggak. Kita liat nanti. Ya sesuai undang-undang (KPK) saja dilihat," ujar Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (26/12/2019) seperti dikutip dari Kompas.com. 

Diketahui dalam poin (i) Pasal 29 Undang-undang KPK, disebutkan bahwa pimpinan KPK harus melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK dan poin (j) mengatur bahwa tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota KPK.

Mahfud MD Anggap Firli Tak Perlu Mundur dari Polri