Rachmawati Soekarno: Masih Terjadi Diskriminasi Hukum di Zaman Jokowi
Hal itu tampak dari maraknya impor yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sejumlah komoditi di dalam negeri.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA Puteri Proklamator RI, Rachmawati Soekarnoputri mengkritik kondisi bangsa Indonesia saat di sebuah acara diskusi 'Indonesia Milik Siapa' di Kawasan Pancoran, Jakarta, Jumat, (28/12/2019).
Menurut Rachmawati, Indonesia masih jauh dari yang namanya kedaulatan. Hal itu tampak dari maraknya impor yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sejumlah komoditi di dalam negeri.
"Coba saya tanya, beban hidup saat ini berat gak? Kita masih berdaulat enggak sebenarnya di bidang politik, dengan masuknya impor dan sebagainya. Bukan masalah komoditi saja yang diimpor tapi manusia juga diimpor sampai berpuluh puluh ribu," katanya.
Tidak hanya masalah kedaulatan, masalah yang harus menjadi refleksi bangsa Indonesia di penghujung tahun 2019 adalah diskriminasi hukum terhadap sejumlah kelompok.
Baca: Unggah Foto Bersama Rachmawati Soekarnoputri, Sandiaga Uno Ungkap Isi Pertemuan Keduanya
"Kita merasakan diskriminasi hukum,tidak berdasarkan equality before the law. Jadi, pola pola devide et impera (politik adu domba) itu terasa sekali di masyarakat," katanya.
Baca: Rachmawati Kembali Sindir Megawati soal Amandemen UUD 1945
Meskipun demikian, menurutnya, Indonesia harus memperkuat pertahanan dan keamanannya ke depan.
Mengutipo hasil diskusinya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, terdapat sejumlah ketahanan yang harus disiapkan.
Diantaranya, ketahanan ideologi, ketahanan pangan, ketahanan sumber daya alam, ketahanan keuangan, serta ketahanan kependudukan.
"Kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bagaimana kita memperkuat basis-basis dari Sabang sampai Merauke, bukan rakyat yang diimpor dari luar negeri. Ini sebetulnya salah satu kiat bagaimana Indonesia menjadi milik kita," ujarnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.