Soal Konflik di Laut Natuna, TNI Kerahkan 600 Personel untuk Jaga Wilayah ZEE Indonesia
Untuk menjaga wilayah ZEE Indonesia, TNI mengerahkan 600 personel pasukan intensitas operasi rutin dalam pengamanan Laut Natuna.
Penulis: Widyadewi Metta Adya Irani
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
TRIBUNNEWS.COM - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan 600 personel pasukan intensitas operasi rutin dalam pengamanan Laut Natuna.
Mereka ditugaskan untuk menjaga wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, dalam Rapat Paripurna Tingkat Menteri yang membahas konflik Natuna, pemerintah Indonesia menyepakati adanya intensifikasi patroli di wilayah perairan tersebut.
"Dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di Perairan Natuna," kata Retno Marsudi, Jumat (3/1/2020), seperti yang diberitakan Tribunnews.com sebelumnya.
Dilansir Tribunnews.com, 600 personel TNI yang disiagakan ini terdiri dari satu Kompi TNI AD Batalyon Komposit 1 Gardapat, satu Kompi gabungan TNI AL terdiri dari personel Lanal Ranai, Satgas Komposit Marinir Setengar, serta satu Kompi TNI AU (Lanud Raden Sadjad dan Satrad 212 Natuna).
Sementara itu, dalam pengarahannya pada prajurit, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Morgono menegaskan, pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal ikan asing di wilayah ZEE Indonesia merupakan ancaman pelanggaran batas wilayah.
"Itu perbuatan yang sangat mengancam kedaulatan Indonesia," kata Yudo, Sabtu (4/1/2020).
"Untuk itu, TNI wajib melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar asing yang telah memasuki wilayah dan kegiatan ilegal berupa penangkapan ikan tanpa izin di Indonesia," sambungnya, seperti yang diberitakan Kompas.com.
Lebih lanjut, Yudo menyampaikan, operasi ini akan dilaksanakan oleh seluruh unsur TNI.
"Operasi ini dilaksanakan oleh TNI dari seluruh unsur, mulai dari laut, udara dan darat," jelasnya.
Diketahui, Pangkogabwilhan I telah ditugaskan untuk menggelar operasi menjaga wilayah Indonesia dari pelanggar asing sejak Rabu (1/1/2020).
Pemerintah Indonesia Tegaskan Tak Akan Akui Nine Dash Line
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah menggelar rapat bersama dengan sejumlah kementerian maupun lembaga terkait kapal-kapal asing yang bebas masuk Natuna.
Rapat Paripurna Tingkat Menteri tersebut berlokasi di Kantor Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Jumat (3/1/2020).
