Klaim China atas Laut Natuna, Mahfud MD: Tidak Ada Negosiasi, Kapal Cina Akan Kita Usir!
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Indonesia tidak akan melakukan negoisasi terkait masuknya kapal asing asal China di perairan Natuna.
Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
"Jelas. Kita tidak dalam suasana berperang karena memang kita tidak punya konflik dengan China," kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).
Belakangan ini, China telah melakukan klaim sepihak melalui peta nine dash lines negara itu.
Tak hanya itu, China juga berulah melalui masuknya kapal patroli China dan kapal nelayan yang beraktivitas di perairan Natuna.
Mahfud pun meminta agar aktivitas dan hubungan antara Indonesia dan China tetap dapat berlanjut seperti biasanya.
"Kita mempertahankan kedaulatan," tegasnya, dilansir kanal YouTube KompasTV.
Oleh sebab itu, Mahfud meminta untuk urusan perdagangan, perekonomian, dan hubungan kebudayaan agar dilanjutkan seperti biasanya.
Pernyataan Mahfud ini menguatkan apa yang pernah disampaikan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.
Prabowo menyatakan pemerintah sudah memiliki sikap terkait hal ini dan akan menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik.
TNI siaga
Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah bersiaga di Perairan Natuna Utara, terkait adanya pelanggaran wilayah laut yang dilakukan sejumlah kapal Tiongkok.
Pengendalian operasi siaga tempur dipimpin Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksamana Madya Yudo Margono.
TNI juga sudah menyiapkan alat utama sistem persenjataan, termasuk pesawat intai dan kapal Republik Indonesia.
Natuna Utara adalah wilayah yang menjadi perhatian utama pada 2020 ini.
Pada Senin (30/12/2019) lalu, dalam patroli rutin di perbatasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Laut Natuna Utara, KRI Tjiptadi-381 mendapati Kapal China, Coast Guard, yang mengawal kapal nelayan Tiongkok.
Petugas KRI Tjiptadi 381 membuka komunikasi dengan awak China Coast Guard dan mengusir mereka serta kapal nelayan untuk menjauh dari zona ekonomi ekslusif.
(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)